Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Puskesmas
Kadis Kesehatan Akui Jalan Dinas 43 Pegawai Puskesmas ke Jatim Gunakan Dana Kapitasi BPJS
2017-05-23 11:36:49
 

Tampak Kadis Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu membenarkan, setelah dipanggil oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda terkait sumber dana yang digunakan untuk memberangkatkan 43 pegawai Puskesmas Sempaja yang diduga menggunakan anggaran operasional yang bersumber dari dana kapitasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang melakukan perjalanan dinas ke Puskesmas Janti Malang Jawa Timur.

Menurut Endang Rahayu yang di dampingi Ismit Kosadi, saat di minta komentarnya oleh pewarta BeritaHUKUM.com saat keluar dari ruangan Kajari Samarinda pada, Senin (22/5) siang, mengatakan penggunaan dana Kapitasi BPJS berdasarkan Perpres dan Permenkes.

"Dana Kapitasi ini dari BPJS, sudah ada peraturan Presiden dan peraturan Menteri Kesehatan teknik penggunaannya, pengunaan dana Kapitasi tersebut 60 persen untuk jasa dan 40 persen untuk operasional," ujar Endang Rahayu.

Kadis Kesehatan kota Samarinda Endang juga mengatakan bahwa, ada bermacam-macam kegiatannya dana kapitasi, misalnya situasi sekitar banjir, bikin lifleat, membeli kekurangan obat, jelasnya.

Ditambahkan bahwa Puskesmas sudah menuju akreditasi, disini perlu akreditasi dan BPJS hanya memberikan dana Kapitasi kepada Puskesmas yang sudah terakreditasi, terang Endang Rahayu.

"Semua penggunaan dana Kapitasi BPJS sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2014, jadi dimanfaatkan bukan untuk biaya perjalanan peningkatan kompetensi petugas," jelas Endang Rahayu.(bh/gaj)

Kadis Kesehatan Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Menutup Lomba Band Piala Kapolri, Kapolri: Generasi Muda Jauhi Narkoba

Milad 1 Bang Japar: Meneguhkan Konsistensi dan Komitmen untuk Kemaslahatan Umat

Polri, Kemenhub Menggelar Pembuatan SIM A Umum Kolektif Hanya Rp 100 Ribu

DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur

Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2