Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Puskesmas
Kadis Kesehatan Akui Jalan Dinas 43 Pegawai Puskesmas ke Jatim Gunakan Dana Kapitasi BPJS
2017-05-23 11:36:49
 

Tampak Kadis Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu membenarkan, setelah dipanggil oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda terkait sumber dana yang digunakan untuk memberangkatkan 43 pegawai Puskesmas Sempaja yang diduga menggunakan anggaran operasional yang bersumber dari dana kapitasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang melakukan perjalanan dinas ke Puskesmas Janti Malang Jawa Timur.

Menurut Endang Rahayu yang di dampingi Ismit Kosadi, saat di minta komentarnya oleh pewarta BeritaHUKUM.com saat keluar dari ruangan Kajari Samarinda pada, Senin (22/5) siang, mengatakan penggunaan dana Kapitasi BPJS berdasarkan Perpres dan Permenkes.

"Dana Kapitasi ini dari BPJS, sudah ada peraturan Presiden dan peraturan Menteri Kesehatan teknik penggunaannya, pengunaan dana Kapitasi tersebut 60 persen untuk jasa dan 40 persen untuk operasional," ujar Endang Rahayu.

Kadis Kesehatan kota Samarinda Endang juga mengatakan bahwa, ada bermacam-macam kegiatannya dana kapitasi, misalnya situasi sekitar banjir, bikin lifleat, membeli kekurangan obat, jelasnya.

Ditambahkan bahwa Puskesmas sudah menuju akreditasi, disini perlu akreditasi dan BPJS hanya memberikan dana Kapitasi kepada Puskesmas yang sudah terakreditasi, terang Endang Rahayu.

"Semua penggunaan dana Kapitasi BPJS sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2014, jadi dimanfaatkan bukan untuk biaya perjalanan peningkatan kompetensi petugas," jelas Endang Rahayu.(bh/gaj)

Kadis Kesehatan Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan

 

  Berita Terkini
 
Dirlantas PMJ Tengah Membahas Pemotor Masih Menerobos JLNT Casablanca

Pengamat: Kontroversi Komjen Pol Iriawan Bisa Jadi Faktor Kemenangan No Urut 3 Asyik

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Polisi Memburu Penyuplai Sabu yang Dibawa Oknum PNS Mabes Polri ke Sel

Tepis Usulan Pengangkatan Iriawan, Jokowi Seharusnya Pecat Mendagri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2