Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kasus Puskesmas
Kadis Kesehatan Akui Jalan Dinas 43 Pegawai Puskesmas ke Jatim Gunakan Dana Kapitasi BPJS
2017-05-23 11:36:49
 

Tampak Kadis Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Samarinda Nina Endang Rahayu membenarkan, setelah dipanggil oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda terkait sumber dana yang digunakan untuk memberangkatkan 43 pegawai Puskesmas Sempaja yang diduga menggunakan anggaran operasional yang bersumber dari dana kapitasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang melakukan perjalanan dinas ke Puskesmas Janti Malang Jawa Timur.

Menurut Endang Rahayu yang di dampingi Ismit Kosadi, saat di minta komentarnya oleh pewarta BeritaHUKUM.com saat keluar dari ruangan Kajari Samarinda pada, Senin (22/5) siang, mengatakan penggunaan dana Kapitasi BPJS berdasarkan Perpres dan Permenkes.

"Dana Kapitasi ini dari BPJS, sudah ada peraturan Presiden dan peraturan Menteri Kesehatan teknik penggunaannya, pengunaan dana Kapitasi tersebut 60 persen untuk jasa dan 40 persen untuk operasional," ujar Endang Rahayu.

Kadis Kesehatan kota Samarinda Endang juga mengatakan bahwa, ada bermacam-macam kegiatannya dana kapitasi, misalnya situasi sekitar banjir, bikin lifleat, membeli kekurangan obat, jelasnya.

Ditambahkan bahwa Puskesmas sudah menuju akreditasi, disini perlu akreditasi dan BPJS hanya memberikan dana Kapitasi kepada Puskesmas yang sudah terakreditasi, terang Endang Rahayu.

"Semua penggunaan dana Kapitasi BPJS sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2014, jadi dimanfaatkan bukan untuk biaya perjalanan peningkatan kompetensi petugas," jelas Endang Rahayu.(bh/gaj)

Kadis Kesehatan Nina Endang Rahayu, ketika keluar dari ruangan Kajari Samarinda.



 

 
   Berita Terkait > Samarinda
 
  Jumat Besok PN Eksekusi Tanah dan Bangunan di MT Haryono Samarinda
  Permohonan Kasasi Faridah Dikabulkan, Para Tergugat Diharuskan Membayar Uang Paksa (Dwangson)
  Korupsi Perjalanan Dinas Sekwan Kukar, Jaksa Hadirkan 3 Saksi
  Diduga Buka di Saat Ramadhan, Karoke Mega Dangdut Izinnya Terancam di Cabut
  Ketua PN Samarinda: Calo atau Markus Harus Dihabiskan karena Merusak Nama Pengadilan
 
ads

  Berita Utama
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

 

  Berita Terkini
 
Deklarasi Kaukus Pembela HRS dengan 3 Tuntutan Umat (Trituma)

Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab

Hasil Survey Elektabilitas Terus Turun, Jokowi Perlu Tebar Pesona

Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

Tim Advokasi MJ Dihadang Warga, Negara Punya Mandat Hentikan Premanisme

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2