Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Fahri Hamzah
Kalah Banding di PT, Dan Korbankan Partai, Elit PKS Harus Mengundurkan Diri
2017-12-20 13:41:25
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dari fraksi PKS.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pukulan telak kembali mendera partai dakwah. Tiga hari setelah manuver Fraksi PKS untuk meminta pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR - di tengah rapat Bamus yang alot membahas mekanisme pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR - tim kuasa hukum Fahri Hamzah menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding DPP PKS.

Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief, SH, MH menyampaikan hal tersebut kepada wartawan dalam siaran pers, Kamis (14/12) lalu.

"Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2016," urai Mujahid.

Selain itu, Mujahid menambahkan bahwa dalam putusan Provisi (putusan sela) no 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Memerintahkan PKS untuk tidak melakukan perbuatan atau mengambil keputusan apapun terkait posisi atau jabatan Fahri Hamzah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap", tambah Mujahid.

Terkait hal itu, Mujahid juga menegaskan bahwa dengan kalahnya banding PKS itu, Fahri Hamzah, kliennya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI tidak dapat diganggu gugat posisinya oleh PKS. Seperti diketahui, di tingkat pertama, PN Jakarta Selatan telah memutus kalah beberapa petinggi DPP PKS dalam sengketa pemecatan atas kadernya, Fahri Hamzah.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan DPP PKS harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua lembaga legislatif Senayan. DPP PKS juga dikenai sanksi imateril harus membayar Rp30 Milyar.

Beberapa waktu lalu Fahri Hamzah sempat menanggapi santai 'move' PKS yang ingin mendongkelnya sebagai Wakil Ketua DPR. "Namanya juga usaha," kata Fahri sambil lalu. Usai jumpa pers, Fahri Hamzah mengatakan dengan putusan itu PKS telah merugikan partai dan menyarankan pengurus partai yang sekarang untuk berani mengundurkan diri.(bersamafh/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Peluncuran Buku Baru Fahri Hamzah Ungkap Garis Batas Kemiskinan yang Labil
  Fahri Menang Gugatan 'inkrah': PKS Harus Bayar Rp30 Milyar dan Bisa Seret ke Ranah Pidana
  Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
  Ngopi Bareng Fahri Hamzah untuk Nikmati Nafas Zaman Baru
  Fahri Hamzah: Pidato Prabowo Peringatan Agar Tidak Membanggakan Utang
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

Harga Diri Bangsa Indonesia di Kancah Internasional Terus Meningkat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2