Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
CPNS
Karena Isu Miring Tes CPNS 2018 di Kaur, Pemda Kaur Lakukan Jumpa Pers
2018-10-26 05:57:21
 

Tampak Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Kaur, Nandar Munadi, M.Si saat melakukan jumpa pers, Kamis (25/10).(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya informasi yang beredar belum jelas ditengah -tengah masyarakat kabupaten Kaur provinsi Bengkulu beberapa hari belakangan ini, terkait proses tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur melakukan jumpa pers dilantai dua gedung kantor Bupati Kaur pada, Kamis (25/10).

Pemda Kaur melalui Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Kaur, Nandar Munadi, M.Si menyampaikan saat jumpa pers bahwa, kabupaten Kaur melaksanakan tes CPNS 2018 dipastikan dengan cara Cat UNBK Kemendikbud RI.

"Dengan pertimbangan biaya pelaksanaan tes CPNS, sudah dianggarkan pada anggaran perubahan bulan agustus 2018 yang lalu oleh DPRD kabupaten Kaur yang mencapai diatas 600.000.000," ungkap Sekda, Kamis (25/10).

Nandar mengatakan, "untuk lokasi tempat tes CPNS yakni di SMPN 8 Kaur, yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Padjadjaran (UNPAD), mulai dari sistem komputerisasi, pengawasan dan jaringan internetnya, kegiatan pelaksanaan nantinya dilakukan dalam 4 hari, agar peserta bergantian sesuai jadwal tes yang telah di buat nantinya," jelasnya.

Sekda Kaur menambahkan juga, dalam persiapan teknis tes CPNS setidaknya ada 200 komputer yang telah tersedia untuk pelaksanaan tes seleksi CPNS tersebut, saat ini sudah ada dua ratus komputer tersedia jelasnya.

Dijelaskan Sekda bahwa, "keputusan pelaksanaan tes mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, efisiensi waktu dan kajian ekonomis, yang dapat berdampak positif terhadap warung makan yang ada di kabupaten Kaur, saat hari tes cpns nantinya," ungkap Sekda.

Sementara pada waktu dan tempat berbeda, selain Ketua Komisi I DPRD Kaur, Denny Setiawan, SH dari fraksi partai Demokrat yang sebelumnya sudah mempertanyakan mengapa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu yang termasuk daerah 'paling miskin' pendapatannya di Bengkulu mengacu pada surat keputusan Kemendikbud nomor: B/531/M.SM.01.00/2018, tanggal 16 oktober 2018 dengan sistem mandiri, yang artinya biaya kegiatan dibebankan pada daerah kabupaten Kaur.

Senada dengan rekan sesama Anggota Dewan Denny Setiawan tersebut, menurut anggota DPRD Kaur dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Abdul Hamid, Spd mengatakan kepada pewarta bahwa, terkait alokasi anggaran untuk tes CPNS Kaur sebesar sekitar Rp. 600 Juta tersebut tidak ada pengesahan dari DPRD, "Tidak ada pengesahan anggaran saat perubahan anggaran di bulan agustus 2018 yang lalu, yang peruntukannya untuk tes cpns tahun 2018 ini," jelas Hamid, Kamis (25/10).

Hamid pun menambahkan, "bila anggaran itu ada, artinya biaya tes cpns tersebut bodong," tegas Hamid.(bh/aty)





 
   Berita Terkait > CPNS
 
  Rekrutmen CNPS 2019 dan PPPK Dibuka 25 Oktober, Ini Syarat dan Besaran Gajinya
  Bupati Seluma Serahkan 249 SK CPNS Tahun 2019
  Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan
  Karena Isu Miring Tes CPNS 2018 di Kaur, Pemda Kaur Lakukan Jumpa Pers
  BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2