Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Beras Basah
Kasus Korupsi Tetrapot Beras Basah Bontang 6 Terdakwa Dituntut 7,6 Tahun Penjara
2018-02-16 08:32:12
 

Tampak suasana saat sidang tuntutan kasus korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang di Pengadilan Negeri Samarinda,(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) M. Iqbal, SH dan Agus Sumanto, SH dalam sidang pada, Selasa (13/2) dihadapan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur menuntut 6 terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang masing-masing; Rudi MS, Prihananto Giri Nugroho, Sunaryo, Syaiful Amal dan Alwi Al Jufrie masing-masing dituntut selama 7 tahun 6 bulan penjara.

Dalam tuntutannya JPU, Iqbal dan Agus Sumanto kepada terdakwa dihadapan Ketua majelis hakim yang dipimpin Fery Haryanta, SH didampingi Joni Kondolele, SH dan Poster Sitorus, SH selaku anggota, Jaksa Iqbal mengatakan bahwa, "selain menuntut 7 tahun 6 bulan kepada terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara, karena dinilai telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara dalam Proyek yang di danai APBD Provinsi Kaltim 2013-2015." ujar Jaksa, Selasa (13/2).

Jaksa penuntut umum dalam amar tuntutannya juga mengatakan bahwa, untuk terdakwa Alwi Al Jufrie selaku kontraktor proyek selain membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan penjara diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp3 Miliar subsidair 1 tahun penjara kurungan.

Sementara, untuk terdakwa Rudi MS selain dituntut membayar denda Rp200 Juta subsider 3 bulan kurungan, juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 Miliar, dimana uang pengganti tersebut diambil dari titipan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebelumnya senilai Rp 1 Milyar.

Jaksa dalam amar tuntutan juga mengatakan, terdakwa Alwi Al Jufrie, terdakwa Sunarya, terdakwa Suryanta, terdakwa Saiful Amal, didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan untuk terdakwa Prihananto Giri Nugroho dan Rudi MS didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2