Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus E-KTP
Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
2018-01-05 21:31:53
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara Maqdir Ismail menyatakan Setya Novanto tidak ingin mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ataujustice collaborator (JC) agar tidak menjadi penyebar fitnah.

"Kami belum memastikan mau mengajukan JC atau tidak. Kami tidak mau karena JC itu menyebut nama orang. Kami tidak mau jadi sumber fitnah," kata Maqdir usai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (4/1).

Dalam putusan sela, majelis hakim menolak keberatan Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pekan depan.

Maqdir mengaku tidak ingin menjadikan Setya Novanto "bulan-bulanan tukang fitnah" seperti sidang-sidang sebelumnya.

"Saya kira itu yang harus dilihat secara baik. Untuk menjadi JC itu kita kan tidak mau menimbulkan fitnah, harus ada fakta, harus ada bukti, harus ada saksi," kata Maqdir.

Maqdir menegaskan kliennya tidak bisa disebut pelaku utama. "Karena kan beliau ini DPR, itu mulai ikut di tengah, bahkan bagian akhir."

Maqdir menilai pelaku utama perkara koruspi e-KTP justru orang-orang Kementerian Dalam Negeri.

"Tapi karena majelis hakim sudah memutuskan dan putusan majelis hakim ini harus kita anggap benar dan harus kita terima," ungkap Maqdir.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah terbuka bagi semua pihak untuk menjadi JC.

"Jika terdakwa memiliki iktikad baik menjadi JC silakan ajukan ke KPK. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu. Seorang JC haruslah mengakui perbuatannya, dan kooperatif membuka peran-peran pihak lain secara lebih luas dan ingat, JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama," kata Febri.

Setya Novanto diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Total kerugian negara akibat proyek ini adalah Rp2,3 triliun.(Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
  Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
  Ganjar: Saya Tidak Pernah Menyeret Mbak Puan dan Menteri Yasonna di KTP-El
  Pernyataan SBY Terkait Tuduhan Kasus Program E-KTP
  Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2