Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Hoax
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
2018-12-10 13:56:02
 

Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wartawan harus bisa memilah-milah antara tugas-tugas jurnalistik, dengan penyebaran berita bohong. Apa yang dilakukan oleh Yusro Hasibuan, yang menyebabkan dia berurusan dengan pihak kepolisian, adalah kesalahannya dalam penggunaan medsos bukan tugasnya sebagai wartawan.

Hal itu dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Lemkapi (Lembaga Strategis Kajian Kepolisian) Dr Edi Hasibuan SH MH. Menurut Edi, semua pihak menyikapi kasus ini dengan jernih sehingga jangan ada pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan masalah baru.

Menurut Edi, kasus yang menjerat Yusro Hasibuan adalah murni kasus pelanggaran UU ITE. Sebab dia sebagai masyarakat biasa telah membuat keresahan dengan mengupload berita yang kejadian sudah berlangsung 3 minggu sebelumnya. “Ini bukan kriminalisasi, saya ajak sahabat sahabat wartawan agar hati-hati menggunakan medsos,” ujarnya, Senin (10/12).

Ditambahkan mantan Komisioner Kompolnas ini, semua pihak harus bisa melihat masalah itu dengan jernih. Jika wartawan dipersoalkan karena karya jurnalistiknya, patut kita membelanya. Tapi kalau kasus yang menjeratnya bukan karena masalah jurnalistik, itu harus jadi pembelajaran buat kita semua.

“Kita harus melihat masalah ini dengan teliti, jangan hanya asal komentar tanpa melihat kejelasan masalahnya. Apa lagi sampai kita mengeluarkan pernyataan pernyataan yang terkesan tendensius,” papar mantan wartawan ini.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan soal penangkapan Yusro Hasibuan, salah seorang wartawan media online, oleh Polda Sumut karena telah menyebarkan informasi soal unjukrasa yang telah 3 minggu berlalu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, SH, MH kepada wartawan juga menjelaskan, bahwa penangkapan yang dilakukan Polisi bukanlah berkaitan karya jurnalistik, melainkan berita hoax yang disebarkan oleh YH. “Kita tidak akan mungkin mengkriminalisasi rekan-rekan wartawan, wartawan mitra kita dalam menjalankan tugasnya,” ujar Agus.

Diduga Muhammad Yusro Hasibuan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 316 KUHP sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/112/XI/2018/Ditreskrimsus Tertanggal 07 November 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/75/XI/2018/Ditreskrimsus tertanggal 07 November 2018.

Untuk diketahui Yusro dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1520/XI/2018/SPKT II tertanggal 07 November 2018, karena diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Saat ini, Muhammad Yusro Hasibuan yang merupakan seorang jurnalis daerah Kab. Batu Bara dari media online Jangkau.com telah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
  FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
  Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Harus Ada Langkah Preventif Atasi Karhutla

Presiden Jokowi Diharapkan Angkat Jaksa Agung dari Jaksa Karier

Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan

Parpol Belum Maksimal Melakukan Pendidikan Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2