Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BUMN
Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
2018-12-04 05:01:09
 

Ilustrasi. Logo Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto dengan jajaran Direksi BUMN yang termasuk dalam kategori utang terbesar. Adapun BUMN tersebut yaitu PT. Pupuk Indonesia, PT. Taspen, PT. Waskita Karya, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Telkom.

"Saya mengharapkan ini tidak hanya dibahas di Komisi VI. Tolong ada sesi khusus atau pendalaman, supaya kita tahu kira-kira solusi untuk BUMN itu seperti apa? Supaya BUMN tidak berutang lagi. Atau adakah treatmentkhusus agar BUMN keluar dari pendanaan ini yg mengandalkan utang," ujar legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Senin (3/12).

Senada dengan Hatta, Anggota Komisi VII DPR RI Lili Asdjudiredja menekankan utang luar negeri ini tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun juga pengaruhnya cukup besar, terlebih kalau BUMN tersebut tidak bisa melunasi utangnya. "Jangan sampai kita dikendalikan negara lain. Jangan sampai kebablasan, masa negara kita yang kaya raya minjam terus minjam terus," tegas Lili.

Utang dengan mata uang asing, menurut legislator Partai Golkar sangat membahayakan ekonomi nasional, karena bisa terdampak dari pelemahan nilai mata uang rupiah. Apalagi dengan situasi nilai mata uang yang bisa naik dan turun kapan saja tanpa dapat diprediksi.

Diketahui utang BUMN per September 2018 jumlahnya mencapai Rp 5.271 triliun. Adapun asetnya mencapai Rp 7.718 triliun. Namun menurut Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro utang tersebut dalam kondisi aman. "Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan BUMN membayar utang jangka panjang dan jangka pendek serta dapat dikatakan aman," pungkas Aloy.

Berikut daftar 10 BUMN dengan utang terbesar:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 1.008 triliun
Aset: Rp 1.183 triliun
Ekuitas: Rp 175 triliun
Laba bersih: Rp 24 triliun

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Utang: Rp 997 triliun
Aset: Rp 1.174 triliun
Ekuitas: Rp 176 triliun
Laba bersih: Rp 19 triliun

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 660 triliun
Aset: Rp 764 triliun
Ekuitas: Rp 104 triliun
Laba bersih: Rp 11 triliun

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Utang: Rp 543 triliun
Aset: Rp 1.386 triliun
Ekuitas: Rp 843 triliun
Laba bersih: Rugi Rp 18 triliun

5. PT Pertamina (Persero)

Utang: Rp 522 triliun
Aset: Rp 923 triliun
Ekuitas: Rp 400 triliun
Laba bersih: Rp 5 triliun

6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Utang: Rp 249 triliun
Aset: Rp 272 triliun
Ekuitas: Rp 23 triliun
Laba bersih: Rp 2 triliun

7. PT Taspen (Persero)

Utang: Rp 222 triliun
Aset: Rp 231 triliun
Ekuitas: Rp 9 triliun
Laba bersih: Rp 0,1 triliun.

8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Utang: Rp 102 triliun
Aset: Rp 129 triliun
Ekuitas: Rp 27 triliun
Laba bersih: Rp 4 triliun

9. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 99 triliun
Aset: Rp 205 triliun
Ekuitas: Rp 91 triliun
Laba bersih: Rp 14 triliun

10. PT Pupuk Indonesia (Persero)

Utang: Rp 76 triliun
Aset: Rp 140 triliun
Ekuitas: Rp 64 triliun
Laba bersih: Rp 2 triliun.(es/sf/DPR/tibun/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
  Era Jokowi Utang BUMN Bengkak Jadi Rp5.271 Triliun
  Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
  Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
  Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi

Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik

Gubernur Anies Baswedan Bangga Persija Raih Juara Liga 1

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2