Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Virus Corona
Kegagalan Proyek Ekonomi, Moneter, Keuangan, Infrastruktur dan Energi Bermuara pada APBN 'Gagal Ambyar'
2020-05-09 19:19:37
 

Pakar ekonomi politik Salamuddin Daeng.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Seiring serangan virus pandemi Covid-19 semenjak akhir Februari 2020 lalu di Indoneisa, seakan perekonomian pun mulai terpapar setidaknya. terlebih pasca pada Rabu (6/5) lalu saat Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 pasal 21 ayat 1 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur), yang notabene tentunya rencana tata ruang 2020-2039 dimana Jakarta masih difungsikan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Adapun, Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, demikian bunyi Perpres tersebut. https://m.detik.com/news/berita/d-5004944/jokowi-teken-tata-ruang-2020-2039-jakarta-masih-diproyeksikan-jadi-ibu-kota-ri/1

Menanggapi persoalan ekonomi yang kini sarat bergejolak, selain imbas wabah corona virus ditambah lagi momentum libur musim Lebaran, apalagi juga sebelumnya perekonomian juga sempat tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi di periode lalu. Pakar Ekonomi, yang juga merupakan pengamat Ekonomi Politik AEPI Salamuddin Daeng mengungkapkan bahwa, "Nah, nampak kesemua dirancang Oligarki di belakang Jokowi ini gagal. Oligarki tersebut itulah yang membuat Presiden tidak leluasa dalam menjalan visi dan misinya," kata Daeng mencermati pada, Minggu (9/5).

Soalnya, Kegagalan dalam berbagai proyek di bidang ekonomi, moneter dan keuangan, infrastruktur dan energi, telah bermuara pada APBN "gagal ambyar". Lalu kemudian, apa sajakah yang gagal 'ambyar' itu ?," tukasnya.

Berikut inilah, kemuka Daeng, yang menyebutkan satu persatu proyek di bidang ekonomi, moneter dan keuangan, infrastruktur dan energi di Indonesia tersebut diatas, yaitu sebagai berikut ini, yakni :
Pertama (1), Program ambisius 14 paket kebijakan. Dimana tidak ada hasil sama sekali baik makro maupun mikro.

Lalu yang Kedua (2), Proyek ambisius tax amnesty senilai 11 ribu triliun rupiah. Tidak ada tambahan baik obyek, subyek pajak, maupun penerimaan negara.

Kemudian, yang Ketiga (3), Mega proyek infrastruktur senilai 4500-5000 triliun, kini mangkrak dimana mana, mulai dari gagal diselesaikan, gagal dioperasikan dan gagal menghasilkan keuntungan.

Keempat (4), Mega proyek listrik 35 ribu megawat, mega proyek kilang minyak, dalam meraih keuntungan kurang berhasil. Dimana proyek akuisisi saham perusahaan tambang asing, malah mewariskan utang BUMN menggunung.

Selanjutnya yang Kelima (5), Mega proyek kereta cepat jakarta Bandung, LRT, dalam rangka mendukung konglomerasi property di DKI jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Dan yang terakhir Keenam (6), Mega proyek ibu kota baru, proyek paling ambisius oligarki property Indonesia.

Demikianlah keenam (6) proyek di bidang ekonomi, moneter dan keuangan, infrastruktur dan energi yang nampak tidak berhasil target pencapaian alias "gagal ambyar" menurut Pakar Ekonomi, Salamuddin Daeng tersebut menilai.

Lantaran itulah, sambung Daeng mencermati bahwa akibat dari gagalnya proyek ambisius tersebut bermuara kepada 'gagal' APBN."Bakal terjadi APBN gagal bayar utang menumpuk, gagal bayar proyek proyek berjalan. Bahkan bisa gagal bayar gaji dan tunjangan pegawai," cetusnya.

Ditambah, kemukanya setelah rating utang pemerintah Indonesia diturunkan oleh Lembaga pemeringkat internasional, demikian juga dengan utang sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Akibatnya pemerintah akan gagal meraih utang yang nilainya sangat ambisius tahun ini yakni mencapai Rp. 1.006 triliun, dalih Perpu No 1 Tahun 2020 dengan alasan hadapi Corona. Jika gagal, maka APBN akan ambyar. Sementara rencana cetak uang Rp 6.000 triliun dimentahkan oleh Bank Indonsia, artinya "gagal ambyar"," jelasnya.

"Jika gagal utang, gagal cetak uang, maka gagal APBN. Semua penerimaan negara kering kerontang akibat penurunan harga minyak dan harga komoditas. Maka, jika gagal APBN, maka pemerintah akan berhenti atau ngerem mendadak. Apakah ini akan menyebabkan negara berhenti? Atau sekedar presiden berhenti seperti waktu waktu sebelumnya ?," tandas Daeng.

Sementara, Daeng pun menengarai kalau virus corona ini pun membongkar lemahnya kemampuan Indonesia dalam menghadapi masalah. Dimana Pemerintah tidak memiliki kemampuan keuangan dalam menghadapi wabah. Secara kasat mata, lanjut Daeng hal tersebut nampak sedari kondisi baik untuk bertahan dari tekanan pelemahan ekonomi, maupun untuk melanjutkan hidup menghadapi wabah corona.

"Ketidakmampuan ekonomi ini akibat salah kelola dalam keuangan negara, dan sektor keuangan pada umumnya, disertai maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam seluruh lini ekonomi," papar Daeng.

"Padahal Virus ini bukan bencana yang menjadi dasar asuransi proyek-proyek ambisius pemerintahan. Wabah ini semakin membuat tekanan utang atas proyek-proyek mangkrak akan makin membuat 'ngilu atau keseleo', atau bahkan 'patah tulang' Pemerintah," sindirnya.

"Terlebih, saat yang sama baik dari sisi virusnya sendiri belum ada obatnya. Sementara dari sisi keuangan negara, baik APBN, perbankkan dan sektor keuangan, bahkan belum ada resep untuk menyembuhkannya, apalagi obatnya tentu belum ada," pungkas Daeng memberikan pernyataanya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto: Polri Siap Dukung Penerapan New Normal
  Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah
  Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
  Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
  Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2