Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemindahan Ibu Kota
Kegiatan Mega Proyek di Kaltim Harus Libatkan Masyarakat Lokal
2019-12-27 09:00:43
 

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Eko/mr
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud berharap kegiatan mega proyek yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) seharusnya melibatkan dan berpihak pada masyarakat setempat. Menurutnya penduduk Kaltim masih delapan persen pengangguran, mestinya kegiatan-kegiatan yang menyerap banyak tenaga kerja, wajib ring satu atau ring dua, khususnya masyarakat Kaltim ring satu dilibatkan.

"Informasi dari data yang kita dapatkan kurang lebih 40 persen hanya untuk kota Balikpapan. Sementara PPU (Pekerja Penerima Upah) yang masuk ring satu itu belum ada di sana, hanya secara global untuk kalimantan timur 20 persen," ungkap Rudy saat Kunjungan Kerja Komisi VII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Belum lagi soal BBM bersubsidi, Kaltim sebagai penghasil minyak justru tidak mendapatkan hak yang semestinya. Politisi dapil Kaltim ini menyampaikan, mestinya masyarakat Kaltim yang pertama wajib mendapatkan BBM bersubsidi setelah itu baru yang di luarnya, karena refinery ada di Kaltim, itu baru namanya adil.

"Refinery-nya dibangun di Balikpapan, bahan bakunya juga dari Kalimantan Timur. Permasalahannya semua SPBU di Kalimantan Timur masih mengantri, karena kebijakan dalam mengatur hilirisasi berkaitan dengan BBM bersubsidi ini yang tidak sesuai dengan masyarakat Kalimantan Timur," papar Rudy.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta kegiatan tambang batu bara di Kaltim ditinjau ulang, karena berkaitan dengan batu bara Kaltim hanya mendapat royalti saja, tidak mendapatkan dana bagi hasil. Bahkan dia menilai royalti pun tidak berkeadilan, di pusat dapatnya 7,5 persen, sedangkan daerah hanya menperoleh 6 persen itu dengan asumsi 10 kabupaten kota di tambah dengan 1 provinsi.

"Mestinya harus dibalik 7,5 persen untuk di Kalimantan Timur, 6 persen untuk pusat, itu baru cocok. Itu pun hanya royalti, belum dana bagi hasil, karena tidak sepadan dan sebanding dengan dampak rusaknya lingkungan kita dan status sosial masyarakat kita yang jadi gak karu-karuan," jelas Rudy.(eko/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
  Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
  Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
  Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
  Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
ads1

  Berita Utama
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

 

ads2

  Berita Terkini
 
14.006 Pesepeda Ramaikan Jl Gajah Mada dan Jl Hayam Wuruk di Jakarta

Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!

Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan

Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2