Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
2018-12-17 22:46:09
 

Tim Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang di pimpin Kasi Pidsus Bayu Fermadi, SH, MH saat betada di gedung KPK melakukan gelar perkara korupsi proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang senilai Rp 300 Milyar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan setelah menetapkan 2 orang menjadi tersangka yakni S selaku kontraktor PT Tirta Dhea Addonics Pratama (TDAP) dan Hasanudin Agani, Wakil Ketua DPRD Barito Selatan dalam program proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang dengan tahun jamak (multiyears) senilai Rp. 300 M, Kejari langsung melakukan gelar perkara antara Penyidik Kejari Barsel bersama Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK RI di Jakarta, Senin (17/12).

Hal tersebut disampaikan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Bayu Fermadi, SH. MHum kepada pewarta BeritaHUKUM.com Senin (17/12).

Menurut Bayu, setelah tim menetapkan 2 orang menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek multiyears dugaan suap dari Dirut PT. TDAP kepada Hasanudin Agani Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, tim melakukan gelar perkara bersama Unit Kordinasi Supervisi dan Penindakan KPK untuk mendapatkan penetapan hukum yang tepat terhadap pelaku korupsi.

Gelar perkara yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang di Pimpin Kasi Pidsus Bayu Fermady, SH.MH. yang didampingi Kasi Datun Arief Mulya S, SH.MH. dan Kasi Pidum Rakhmat Baihaki, SH.MH, bersama 4 orang Tim Unit Kordinasi Supervisi Penindakan KPK dengan mengambil tempat di ruang rapat Lt 16 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasi Pidsus Bayu Fermadi juga mengatakan, KPK mendukung sepenuhnya penyidikan yang dilakukan Kejari Barito Selatan terhadap dugaan suap dalam proyek multiyears Rp 300 Milyar yang diduga kuat merugikan keuangan negara senilai Rp 45 Milyar lebih.

"KPK menyatakan sangat mendukung sepenuhnya penyidikan yang dilakukan Kejari Barito Selatan dalam dugaan suap proyek multiyers, dan menyatakan akan mengikuti terus perkembangan penyidikan yg dilakukan oleh Kejari Barsel terkait kasus dugaan tipikor proyek multiyears senilai Rp. 300 M," ujar Bayu Fermadi.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, kasus dugaan korupsi proyek multiyers sebesar Rp. 300 milyar untuk Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang, sebagaimana dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Selatan, Buntok Kalimantan Tengah (Kalteng) Douglas Oscar Berlian Riwoe, melalui Kasi Pidsus Kejari Buntok Bayu Fermadi, SH. MH, telah menetapkan S selaku kontraktor PT. TDAP dan Wakil Ketua DPRD Barito Selatan Hasanudin Agani menjadi tersangka dan telah ditahan.

"Dengan melakukan gelar perkara dengan Tim Unit Kordinasi Supervisi dan Penindakan KPK selanjutnya tim Penyidik Kejari Buntok merampungkan penyidikan, selanjutnya di limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," pungka Bayu Fermadi.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
  Proyek Beronjong Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Layak di Periksa Penegak Hukum
  Dinas PUPR Kaur Dilaporkan Ke Kejaksaan Negeri Terkait Dugaan Korupsi
  Kejari Barito Selatan Gelar Perkara Bersama KPK Kasus Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp 300 M
  Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
  Kejari Barito Selatan Siap Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Rp 300 Milyar
 
ads

  Berita Utama
Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

 

  Berita Terkini
 
Prabowo: Jika Kita Difitnah, Balas dengan Budi Pekerti

Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan

Pengungsi Bangladesh Minta Rakyat Indonesia Bersyukur karena Indonesia Damai

Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji

Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2