Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Beras Basah
Kejati Kaltim Gandeng KPK Ungkap Beberapa Kasus Korupsi di Kaltim
2017-07-26 19:18:18
 

Tampak Jajaran Tinggi Kejaksaan Tinggi Kaltim saat melakukan jumpa pers.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Kejakasaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim) Dr Fadil Zumhana, SH, MH dalam rilisnya di Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim pada, Jumat (21/7) lalu mengungkap sejumlah persoalan dugaan korupsi yang terjadi di wilayah hukum yang dipimpinnya di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kajati Kaltim yang didampingi sejumlah pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim serta Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda dan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengatakan bahwa, saat ini pihaknya tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Laptop tahap pertama di Kutai Kartanegara dengan nilai sekitar Rp.2 miliar pada tahun 2016 lalu, yang kini statusnya telah ditingkatkan ke penyidikan, setelah dipastikan ditemukan dugaan kuat peristiwa hukum terjadinya korupsi.

Kajati Fadil juga mengatakan, ada proyek pembuatan Tetrapot untuk pencegahan terjadinya abrasi Pantai Beras Basah di Bontang yang dikerjakan tahun 2013 hingga 2015 dengan paku anggaran Rp 23 Milyar, yang juga telah ditingkatkan statusnya ke tingkat penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya.

Dalam penyelidikan kasus korupsi, Kajati Kaltim bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat mendukung dalam mengungkap beberapa kasus tindakan korupsi di Kaltim dan Kaltara.

"Kami berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat mendukung program kami, sehingga bisa bekerja lebih cepat dan akurat. Kami mendapatkan bantuan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pembiayaan, karena keterbatasan dana dari institusi kami untuk membiayai ahli," ungkap Fadil.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

Senator Fachrul Razi Hadiri Acara Berbuka Puasa Bersama PPWI dengan Anak Yatim

Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2