Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kasus BLBI
Kembali Usut Mega Skandal BLBI, KPK Jegal Megawati?
2018-01-01 19:18:44
 

Ilustrasi. #BLBI foto.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengusut megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi. Namun disayangkan, KPK terkesan tebang pilih dan ada muatan politis terselubung dalam menangani kasus yang sudah lama tidak jelas penyelesaiannya ini.

"Tebang pilih karena yang ditangkap dan yang diusut hanya para pejabatnya saja. Tetapi para pengusahanya yang menerima BLBI belum pernah disentuh. Dengan tebang pilih inilah mengundang kecurigaan ada muatan politisnya," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Senin (1/1).

Dugaan tersebut, kata Sya'roni, sangat kuat aromanya karena tindakan KPK menahan mantan Kepala BPPN Syarifudin Tumenggung dilakukan secara mendadak dan waktunya di ambang tahun politik 2018 dan 2019. Apalagi, dia mengingatkan, dulu KPK juga pernah tergiring dalam aroma politik ketika ketuanya Abraham Samad mencoba menjadi calon wakil presiden.

"Jangan alergi jika sekarang ada yang menduga KPK sedang bermain politik menyangkut Pilpres 2019. Karena jika diruntut, kasus SKL BLBI yang sedang diusut KPK akan bermuara ke mantan Presiden Megawati yang waktu itu mengeluarkan Inpres yang menjadi dasar terbitnya SKL BLBI. Jadi jika diteruskan pengusutannya, tidak hanya akan berhenti di Syarifudin Temunggung tetapi juga akan berlanjut ke Megawati," jelas dia.

Sementara, pada Kamis (28/12) lalu, Wakil presiden ke-11 RI Boediono menyambangi KPK di Jakarta, kedatangan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Megawati Soekarnoputri itu dalam rangka pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI).

Dia menilai wajar muncul pertanyaan kenapa KPK baru sekarang mengusut kembali kasus SKL BLBI atau menjelang penyelenggaraan Pilpres 2019? Pertanyaan lainnya, apakah langkah KPK ini dalam rangka mematikan langkah politik Megawati? Sebab PDIP hingga kini belum mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung di Pemilu 2019. Padahal Partai Nasdem dan Partai Golkar jauh-jauh hari sudah menegaskan akan mengusung Jokowi menjadi capres 2019.

"Sekali lagi ini hanya dugaan. Oleh karena itu jika KPK tidak ingin dikesankan sedang bermain politik, maka hendaknya mengusut BLBI dengan tidak tebang pilih. Segera tangkap pengemplang BLBI yakni Anthony Salim, Syamsul Nursalim, dan lain-lainnya," tukas Sya'roni.

Sedangkan, Kwik Kian Gie pernah mengatakan bahwa semua mantan pejabat di bidang ekonomi mengetahui persis kebijakan BLBI, termasuk penandatanganan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) selaku mekanisme penyelesaian utang BLBI para obligor.

Selain nama Bambang, Kwik menyebut mantan Menkeu Boediono. Untuk Bambang, Kwik mengatakan bahwa dia punya peran dalam kasus BLBI karena ikut membidangi pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Mekanisme penerbitan SKL ini sendiri dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Laksamana Sukardi.

Penyimpangan BLBI

Untuk diketahui, bantuan BLBI merupakan skema bantuan (pinjaman) yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Selain itu, terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui grup bank tersebut.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), upaya menyeret para koruptor dana BLBI selalu terbentur kendala penegakan hukum.

Seolah hukum bungkam dan tidak bertaring menghadapi para konglomerat hitam.

Untuk penanganan perkara korupsi BLBI, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004.

SP3 diterbitkan atas dasar SKL yang dikeluarkan BPPN berdasar Inpres No 8/2002.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasar inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan akan mendapatkan SP3.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(dbs/dem/RMOL/kompas/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus BLBI
 
  Kembali Usut Mega Skandal BLBI, KPK Jegal Megawati?
  Sudah 3 Kali Diperiksa, Tersangka Syafruddin Lolos dari Penahanan KPK
  Gelar Silaturahmi dan Bukber, HMS Terus Berupaya Tuntaskan Skandal Kasus BLBI Gate
  Pembebasan Bersyarat Terpidana Kasus BLBI, KPK Minta PP 99/2012 Ditegakkan
  Gerindra: Jangan Berharap Kejagung Bisa Tuntaskan BLBI!
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama

Ribuan Warga ke Monas Ajukan Paspor Kilat di Acara Festival Keimigrasian 2018

Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2