Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kemenaker
Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
2017-03-30 07:07:41
 

Ilustrasi. Peringati Hari Migran Internasional Tgl 19 Desember, serukan pentingnya perlindungan tehadap pekerja Migran.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu meningkatkan pelayanan terhadap pekerja migran dengan mengembangkan infrastruktur di desa migran produktif. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Kemenaker, Senin (27/3) lalu.

Saleh menjelaskan, yang perlu di tingkatkan antara lain teknologi informasi terutama informasi permintaan kerja yang mudah diakses oleh masyarakat pada masa pra penempatan dan purna penempatan.

Pihaknya juga meminta Kemenaker membuat roadmap dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, untuk menciptakan tenaga kerja yang beketrampilan sesuai dengan kebutuhan (link& match - Demand Driven).

"Untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi itu, kita minta Kemenaker untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perindustrian," tegas politisi F-PAN di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta.

Sementara untuk meningkatkan pengawasan termasuk menindak pelaku penempatan tenaga kerja Indoneisa non-prosedural yang masih terjadi hingga saat ini, pihaknya mendesak Kemenaker untuk menyelesaikan MoU penempatan dan perlidungan TKI ke Timur Tengah.

Di sisi lain, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan komitmen Deklarasi G20 bidang ketenagakerjaan, sehingga seluruh substansi pokok dalam deklarasi tersebut dapat dimanfaatkan bagi pekerja pada tahun 2025.

"Substansi pokok dalam deklarasi tersebut antara lain, tenaga kerja muda dan tenaga kerja muda yang beresiko tidak terserap dalam pasar kerja secara permanen, revitalisasi, rebranding dan reorientasi BLK," ungkapnya.

Komisi IX juga menyampaikan aspirasi atas penyerapan anggaran Tahun 2016 dan meminta Kemenaker untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkorelasi dengan penyerapan anggaran sehingga dapat dimaksimalkan terutama untuk program yang lebih berpihak kepada rakyat di daerah.(ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2