Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kemenaker
Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
2018-07-31 14:55:15
 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Maruli Apul Hasoloan dalam sambutannya (Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi satuan tugas Pencegahan TKI Non Prosedural dan layanan terpadu satu atap (LTSA) dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah.

Acara yang berlangsung dua hari yakni 30 Juli- 1 Agustus 2018 di Hotel Royal , Kuningan, Jakarta Selatan ini juga bertujuan untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di daerah melalui layanan LTSA.

"Saat ini telah terbentuk LTSA di 24 lokasi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepri, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi NTB, Provinsi NTT, dan Provinsi Bali," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Senin (30/7) malam.

Maruli mengatakan, adanya rapat ini diharapkan mampu mengevaluasi kinerja tim satuan tugas pencegahan PMI Non Prosedural. "Sehingga ini dapat meningkatkan kesejahtaraan keluarga dan juga warga sekitar asal PMI," kata Maruli.

Berdasarkan data dari SISKOTKLN, jumlah permasalahan PMI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memang mengalami penurunan.

Meski begitu, kasus yang menyangkut PMI per tahunnya tercatat masih berkisar diatas 3000 kasus.

"Jenis kasus tersebut sangat beragam, mulai dari gaji tidak dibayar, PHK, kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual bahkan sampai kepada hukuman mati masih sering kita dengar," ujar Maruli.

Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut, menurut Maruli, pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan antara lain pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap, Program Desmigratif dan Pembentukan Satgas pencegahan penempatan PMI non Prosedural terutama pada daerah kantong dan daerah transit PMI.

"Pada tahun ini sudah terbentuk 24 LTSA pada daerah kantong PMI, Satuan Tugas Pencegahan PMI Nonprosedural pada 21 daerah embarkasi atau debarkasi dan juga telah terbentuk 252 Desa Migran Produktif sebagai upaya melakukan edukasi dan pencegahan penempatan PMI Nonprosedural," pungkasnya.(bh/mos).




 
   Berita Terkait > Kemenaker
 
  KPK Diminta Turun Tangan terkait Acara 'Kemnaker Menyapa'
  Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
  Kemenaker Luncurkan Aplikasi SIPMI untuk Pekerja Migran
  Kemenaker Gelar Rakor LTSA dan Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural
  Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Jelas Tangani Sampah Plastik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2