Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
PNS
Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
2018-09-28 13:27:07
 

Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan RB, Rosdiana saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/9).(Foto : BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi namun belum dipecat dari statusnya sebagai ASN, masih menjadi fokus dari pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rosdiana, menyebutkan pihaknya masih harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses pemecatan yang paling lambat dirampungkan akhir tahun ini.

"2.357 ASN itu akan sedang dalam tahap mekanisme pemberhentian yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Kami mendorong segera dikeluarkan dari statusnya dan kami beri waktu hingga 30 Desember akhir tahun ini," ujar Rosdiana di kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Rosdiana menyebutkan pemerintah akan terus mendorong diterbitkannya SK pemberhentian bagi para ASN yang sudah memperoleh status kekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi.

"Selain itu kami mendapatkan data ada 7 ribu ASN yang ditahan oleh Kejaksaan, namun itu masih harus diklarifikasi apakah tersangkut kasus Tipikor atau Tindak Pidana Umum. Prosesnya melibatkan SKPK dari BKN," katanya.

Ia menambahkan, penyebab pengambilan keputusan yang lama, karena masih ada hubungan kerabat dengan terpidana korupsi dan banyak pihak belum mengerti benar UU yang berlaku.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik

Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu

Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2