Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
PNS
Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
2018-09-28 13:27:07
 

Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpan RB, Rosdiana saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/9).(Foto : BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi namun belum dipecat dari statusnya sebagai ASN, masih menjadi fokus dari pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rosdiana, menyebutkan pihaknya masih harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses pemecatan yang paling lambat dirampungkan akhir tahun ini.

"2.357 ASN itu akan sedang dalam tahap mekanisme pemberhentian yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Kami mendorong segera dikeluarkan dari statusnya dan kami beri waktu hingga 30 Desember akhir tahun ini," ujar Rosdiana di kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Rosdiana menyebutkan pemerintah akan terus mendorong diterbitkannya SK pemberhentian bagi para ASN yang sudah memperoleh status kekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi.

"Selain itu kami mendapatkan data ada 7 ribu ASN yang ditahan oleh Kejaksaan, namun itu masih harus diklarifikasi apakah tersangkut kasus Tipikor atau Tindak Pidana Umum. Prosesnya melibatkan SKPK dari BKN," katanya.

Ia menambahkan, penyebab pengambilan keputusan yang lama, karena masih ada hubungan kerabat dengan terpidana korupsi dan banyak pihak belum mengerti benar UU yang berlaku.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > PNS
 
  293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
  Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
  Negara Kecolongan Gaji ASN Terpidana Korupsi
  KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN
  Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2