Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Beras
Kementan Rapat Khusus Dengan 5.000 Pelaku Industri Perberasan
Thursday 27 Aug 2015 20:52:57
 

Tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada para peserta 'Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan' pada hari Rabu (26/8) di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pertanian melangsungkan kegiatan "Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan" pada hari Rabu (26/8) yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang pelaku usaha penggilingan padi /
(RMU), pedagang beras, asosiasi, KTNA, Eksportir-Importir beras, Bulog, TNI, Dinas/lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten dari 34 Propinsi di lapangan Kantor pusat Kementerian Pertanian, jalan Harsono RM no. 3 Ragunan, Pasar Minggu. Jakarta Selatan pada, Rabu (26/8).

Adapun Sekjen Kementan Ir. Hari Priyono, Msi mengutarakan dalam kata sambutannya, "Kegiatan ini untuk berdialog dan koordinasi membahas industri perberasan serta mengalang kemitraan dalam pengadaan stok beras nasional. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan," ujarnya, selaku Pembina Panitia Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di periode setahun Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden RI ke VII Joko Widodo.

Beras merupakan komoditas strategis ditinjau dari aspek sosial ekonomi, dan politik. Karena masih menjadikan beras sebagai pangan pokok yang sangat esensi bagi semua penduduk di Indonesia, walau dalam perkembangannya produk substitusi dan diversifikasi beras sudah ada. "Kecukupan pangan merupakan syarat mutlak mewujudkan Ketahanan Nasional," jelas Sekjen Kementan Ir. Hari Priyono, Msi, Rabu (26/8).

Perlu diketahui produksi Padi di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 75,56 juta Ton GKG dengan skala neraca beras diperkirakan surplus 10,57 juta ton beras (ARAM-I BPS 2015). Produksinya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menjamin ketersediaan pangan nasional.

Penggilingan Padi atau rice Milling Unit (RMU) mengolah beras untuk selanjutnya dijual ke pasar / Konsumen. Disamping itu sebagian beras diserap BULOG untuk cadangan Beras Pemerintah dan Sebagian oleh Ritel Modern, seperti Minimarket, Hypermarket, Supermarket, Perkulakan dan lainya.

RMU sangat penting dalam rantai pasokan beras sampai ke konsumen dan RMU menjadi barometer jumlah beras dan ketersediaan stok beras di suatu wilayah. BPS tahun 2012 menyebutkan Jumlah RMU di Indonesia 182.199 terdiri RMU skala besar 2.075 unit (1,14 %), RMU skala menengah 8.628 unit ( 4,74 %), dan RMU skala kecil 171.496 ( 94,13 %).

RMU skala kecil umumnya menggunakan tekhnologi sederhana (1phase) dan berumur tua dengan rendemen berkisar 50-55 %. Sedangkan RMU dengan tekhnologi Prossessing 2 phase lebih efisien dengan rendemen gabah menjadi beras mencapai 60-65 % bahkan lebih.

Setelah itu Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP dalam kata sambutannya mengatakan bahwa, "9-10 bulan terakhir ini sesuai dengan Nawa Cita-nya Presiden Jokowi ingin mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 3 tahun," ungkap Mentan Amran Sulaiman, untuk itu Kemmentan mengupayakan bekerjasama dengan sejumlah unsur guna mewujudkan, dengan membantu Petani maupun industri pertanian. Ia meminta agar para Petani mendistribusikan hasil panennya kepada Bulog untuk menjamin ketahanan pangan.

Dalam waktu dekat RMU akan memasok Bulog untuk penyediaan beras pada Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di pasar-pasar strategis di Indonesia. Guna memperlancar operasional kemitraan ini, maka perlu didukung oleh seluruh pihak terkait, yakni Kelompoktani, Gapoktan, Penyuluh, Pemda, K/L terkait, TNI, dan lainnya.

Pemerintah akan mengambil langkah strategis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, untuk meningkatkan peran seluruh pelaku usaha yang terkait dengan proses produksi dan penyediaan pangan pokok ini

Dimana memperhatikan peran strategis RMU, maka Kementan sejak tahun 2010- hingga sekarang telah mereVitalisasi 2.361 unit RMU skala kecil milik Gapotan / Kelompok tani, hingga meningkatkan rendemen hungga 5%. Kegiatan rendemen revitalisasi ini terus ditingkatkan pada tahun mendatang, dengan jumlah dan cakupan wilayah yang lebih luas.

Dalam rangka menjalankan fungsi BULOG sebagai pengendali dan stabilisasi harga pangan, maka cadangan beras pemerintah dipenuhi BULOG dengan bermitra strategisnya RMU yang tersebar di sentra-sentra produksi Padi. Kemitraan yang saling menguntungkan ini akan berlangsung dalam jangka lama.

Berikut langkah- langkah kedepan jangka pendek Pemerintah yakni, Pertama (1), mendorong jumlah unit-unit usaha RMU menjadi mitra kerja BULOG. Kedua (2), membantu merevitalisasi RMU skala kecil. Ketiga (3), mendata dan meregister RMU yang ada. Keempat (4), memonitor jumlah beras yang diproduksi RMU, serta Kelima (5), Regulasi pembangunan RMU yang baru.

Sedangkan dalam jangka panjang akan memantapkan kelembagaan usaha di bidang hilir produk Pertanian dan menciptakan nilai tambah.

Selepas kata sambutan dari Sekjen Kementan dan arahan Mentan Andi Amran Sulaiman. Berdasarkan pantauan pewarta BeritaHUKUM.com dilanjutkan dengan arahan Kapolri, yang diwakili oleh Kabareskim Polri Komjen Pol Budi Waseso, lalu kemudian kata sambutan oleh KASAD Jenderal TNI Mulyono, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan, Gardjita Budi dan Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso.

Berikut ini para peserta yang menghadiri acara kegiatan dari Kementan pada "Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan" pada hari Rabu (26/8) di kantor pusat Kementan RI yaitu; Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota Wilayah, Kepala BKP seluruh Indonesia, Kadivre seluruh Indonesia, Direktur PIBC dan Pedagang Beras Cipinang, Ketum PERPADI dan anggota Eksportir dan Importir Beras, RMU Skala Kecil, Menengah dan Besar, Kasubdivre 13 Provinsi sentra Produksi KTNA.

Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan bahwa, "Penting untuk diketahui bahwa usaha yang paling menguntungkan 20 tahun lagi adalah pertanian, karena jumlah penduduk naik tiap 6 tahun 1 milyar jiwa," ungkap Panglima TNI, dimana kondisinya sekarang para Petani Sawit sudah mau beralih ke Beras (sektor Pertanian).

Menurut beliau, kekayaan alam suatu negara bisa membuat "musibah" karena memiliki kekayaan sumber daya alam akan dilirik oleh pihak luar. "Maka dengan kondisi geografis negara RI, kita perlu memanfaatkanya harus menjadi negara Agraris. Bagi yang menggangu petani "sikat", yang menyampur-nyampur pupuk apalagi. Karena petani adalah Rohnya TNI, kami akan selalu membela dan melindungi," tegas Panglima TNI, sekaligus mengupayakan para Petani turut membantu pemerintah mendistribusikan hasil panennya kepada Bulog untuk menjamin ketahanan pangan dan berkerjasama untuk swasembada pangan bagi kepentingan Nasional, dan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Komitmen (MoU) bersama RMU.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

Harga Diri Bangsa Indonesia di Kancah Internasional Terus Meningkat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2