Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan orang Alumni dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Atro di Aceh yang berna

Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah kesimpang-siuran dan pemutarbalikan fakta sehubungan dengan b

Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
MAKASSAR, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa ledakan

Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhamadiyah ke 47 resmi dibuka pada Senin 3 Agustus 2015 di Lapang

Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan

Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
JAKARTA, Berita HUKUM - Diawali dengan terbongkarnya kasus penyelundupan burung Kakatua dalam botol,

Presiden RI: Saya Harap Muhammadiyah Terus Memberikan Pencerahan
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar mengambil tema Gerakan Pencerahan Me

   

  Berita Terkini >>
   
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
Suap Hakim PTUN Medan, KPK Tahan GPN Gubernur Sumut dan Istri
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
CPNS
Kementerian Hukum dan HAM Buka Lowongan 1.086 CPNS
Saturday 21 Sep 2013 05:38:43
 
Ilustrasi, Test Ujian CPNS.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) membuka bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mengisi 1.086 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kementerian itu di seluruh wilayah tanah air. Pendaftaran dilakukan secara online (kecuali Kantor Wilayah Papua) melalui website www.cpns.kemenkumham.go.id dimulai pada 26 September 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 28 September 2013 pukul 24.00.

Sekretraris Jendral Kemenkumham, Dr. Bambang Rantam Sariwanto, dalam pengumumannya tertanggal 12 September 2013 menyebutkan, lowongan ini tersedia untuk pelamar lulusan mulai dari SLTA sederajat, Sarjana (S1), dan dokter umum.

Untuk kualifikasi lulusan SLTA Sederajat, usia peserta dibatasi 18 – 28 tahun pada 1 September 2013, nilai rata-rata 7,0 pada ijazah, berbadan sehat dan tidak bertato, dan tinggi minimal untuk pria 165 cm dan wanita 155 cm. “Untuk lulusan SLTA Sederajat diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat dan kemampuan mengoperasikan komputer atau keahlian khusus lainnya,” tulis Bambang.

Adapun pelamar berkualifikasi Sarjana (S1) yang dicari adalah pendidikan Sarjana Komputer dan Sarjana Bahasa Inggris (Sastra Inggri); berusia 18-30 tahun; memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (untuk Papua 2,50); berbadan sehat, tidak tuli, tidak bertato; tinggi minimal untuk pria 165 cm, wanita 155 cm.

Sedangkan untuk dokter umum, pelamar berusia antara 18-32 tahun; IPK minimal 2,60; tidak buta warna, tidak tuli, dan tidak bertato; dengan tinggi minimal 165 cm (pria) dan 155 cm (wanita.

“Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta,” tambah Bambang Sariwanto.

Menurut Bambang, para pelamar harus mengirimkan berkas lamaran melalui PO BOX yang ditetapkan oleh Panitia Daerah yang bisa diakses di htpp://cpns.kemenkumham.go.id/wilayah-regional paling lambat pada 2 Oktober 2013 pukul 16.00 waktu setempat.

Panitia merencanakan akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus administrasi pada 8 Oktober 2013, dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan, serta verfifikasi dokumen asli dan pemberian kartu ujian pada 9-11 Oktober 2013.

Selanjutnya pada 16-23 Oktober akan dilakukan tes kesehatan dan tes kesemaptaan, yang hasilnya akan diumumkan pada 25 Oktober. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat pada 12-16 November diwajibkan mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) System.

“Pengumuman akhir hasil seleksi CPNS Depkumham dilaksanakan pada 27 November 2013,” tulis Bambang Sariwanto.(hms/dkh/es/skb/bhc/sya)


Bookmark and Share

   Berita Terkait CPNS

Banyak Peminat, Pendaftaran Online CPNS Diperpanjang Sampai 7 September
CAT: Metode Tes Seleksi Pegawai nan Efisien
Bupati Aceh Timur Minta Peserta CPNS DK 2 Jangan Percaya Calo
Menteri PANRB: Tes CPNS 2013 Berjalan Mulus
BKPP Aceh Timur Akan Uji Kemampuan Dan Wawasan CPNS K-2
Terbukti Pakai Calo, CPNS Tidak Diluluskan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com