Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

   

  Berita Terkini >>
   
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
CPNS
Kementerian Hukum dan HAM Buka Lowongan 1.086 CPNS
Saturday 21 Sep 2013 05:38:43
 
Ilustrasi, Test Ujian CPNS.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) membuka bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mengisi 1.086 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kementerian itu di seluruh wilayah tanah air. Pendaftaran dilakukan secara online (kecuali Kantor Wilayah Papua) melalui website www.cpns.kemenkumham.go.id dimulai pada 26 September 2013 pukul 08.00 WIB sampai dengan 28 September 2013 pukul 24.00.

Sekretraris Jendral Kemenkumham, Dr. Bambang Rantam Sariwanto, dalam pengumumannya tertanggal 12 September 2013 menyebutkan, lowongan ini tersedia untuk pelamar lulusan mulai dari SLTA sederajat, Sarjana (S1), dan dokter umum.

Untuk kualifikasi lulusan SLTA Sederajat, usia peserta dibatasi 18 – 28 tahun pada 1 September 2013, nilai rata-rata 7,0 pada ijazah, berbadan sehat dan tidak bertato, dan tinggi minimal untuk pria 165 cm dan wanita 155 cm. “Untuk lulusan SLTA Sederajat diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat dan kemampuan mengoperasikan komputer atau keahlian khusus lainnya,” tulis Bambang.

Adapun pelamar berkualifikasi Sarjana (S1) yang dicari adalah pendidikan Sarjana Komputer dan Sarjana Bahasa Inggris (Sastra Inggri); berusia 18-30 tahun; memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (untuk Papua 2,50); berbadan sehat, tidak tuli, tidak bertato; tinggi minimal untuk pria 165 cm, wanita 155 cm.

Sedangkan untuk dokter umum, pelamar berusia antara 18-32 tahun; IPK minimal 2,60; tidak buta warna, tidak tuli, dan tidak bertato; dengan tinggi minimal 165 cm (pria) dan 155 cm (wanita.

“Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio bergaris, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta,” tambah Bambang Sariwanto.

Menurut Bambang, para pelamar harus mengirimkan berkas lamaran melalui PO BOX yang ditetapkan oleh Panitia Daerah yang bisa diakses di htpp://cpns.kemenkumham.go.id/wilayah-regional paling lambat pada 2 Oktober 2013 pukul 16.00 waktu setempat.

Panitia merencanakan akan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus administrasi pada 8 Oktober 2013, dilanjutkan dengan pengukuran tinggi badan dan berat badan, serta verfifikasi dokumen asli dan pemberian kartu ujian pada 9-11 Oktober 2013.

Selanjutnya pada 16-23 Oktober akan dilakukan tes kesehatan dan tes kesemaptaan, yang hasilnya akan diumumkan pada 25 Oktober. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat pada 12-16 November diwajibkan mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) System.

“Pengumuman akhir hasil seleksi CPNS Depkumham dilaksanakan pada 27 November 2013,” tulis Bambang Sariwanto.(hms/dkh/es/skb/bhc/sya)


Bookmark and Share

   Berita Terkait CPNS

Banyak Peminat, Pendaftaran Online CPNS Diperpanjang Sampai 7 September
CAT: Metode Tes Seleksi Pegawai nan Efisien
Bupati Aceh Timur Minta Peserta CPNS DK 2 Jangan Percaya Calo
Menteri PANRB: Tes CPNS 2013 Berjalan Mulus
BKPP Aceh Timur Akan Uji Kemampuan Dan Wawasan CPNS K-2
Terbukti Pakai Calo, CPNS Tidak Diluluskan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com