Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BBM
Kenaikan Harga BBM Semakin Memberatkan Rakyat
2018-02-26 14:44:43
 

Ilustrasi.(Foto: BH/sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Terhitung sejak 24 Februari 2018, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp 300,- untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900,- di Jakarta. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500,- per liter menjadi Rp 8.100,- per liter.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharram menilai langkah penyesuaian harga BBM tersebut akan semakin memberatkan rakyat. Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi.

"Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen setiap tahunnya, dimana inflasi energi mencapai 8,6 persen; inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intervensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi (belanja)," jelas Ecky dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (26/2).

Lanjut Ecky, pengaruh inflasi itu kan tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka. "Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak pro rakyat," lanjut Ecky.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli. "Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan BBM," jelasnya.

Dalam beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen dimana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen.

"Padahal kita ingin ekonomi bisa meroket, atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat," tutup Ecky.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BBM
 
  BBM Non Subsidi Naik Diam-diam, Lagi-lagi Jokowi Susahkan Masyarakat
  Polisi Mengungkap 2 SPBU Melakukan Kecurangan di Ciputat dan Dadap
  PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!
  Kementerian ESDM Diminta Beri Penjelasan Kelangkaan dan Kenaikan BBM
  Fadli Zon: Kenaikan BBM Harus Ditolak
 
ads

  Berita Utama
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square

Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

 

  Berita Terkini
 
Arab Saudi Resmikan Kereta Cepat yang Hubungkan Mekkah dan Madinah

Sumdaling Ditreskrimsus PMJ Menangkap 9 Penjual Satwa Langka melalui Medsos

Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa

Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar

Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2