Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Gratifikasi
Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan
2020-02-16 17:45:02
 

Anggota KPU RI Ilham Saputra.(Foto: Ieam/ed diR/kpu)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mempunyai regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi. Hal ini mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPSLN, KPPS dan KPPSLN. KPU juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 tahun 2019 tentang larangan penerimaan gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi gratifikasi dan pelaporan gratifikasi.

Saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, Senin (10/2) lalu di Bogor, Jawa Barat, Anggota KPU RI Ilham Saputra meminta kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu/pemilihan untuk bisa mengenali jenis-jenis gratifikasi, sehingga tidak mencederai kinerja penyelenggaran pemilu/pemilihan.

"Gratifikasi dalam kedinasan kita ini ada yang wajib dilaporkan, ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Contohnya seminar kita, plakat, goody bag, konsumsi atau perjamuan, dan lainnya dalam kegiatan kedinasan yang nilainya lebih dari Rp500 ribu, serta honorariun yang melebihi standar biaya, termasuk yang wajib dilaporkan. Sedangkan yang tidak melebihi Rp500 ribu dan honorarium sesuai ketentuan, tidak wajib dilaporkan," papar Ilham yang kini menjabat Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU.

Dikesempatan yang sama, Inspektur Utama Nanang Priyatna menjelaskan gratifikasi yang telah diterima atau ditolak juga harus dilaporkan. Korupsi itu pelan-pelan, sehingga harus bersikap permisif. Korupsi itu kadang dimulai dari hal yang sederhana, seperti ajakan makan dan minum bareng, ujung-ujungnya ada maksud dibalik gratifikasi tersebut.

"Nah bagaimana cara melaporkan, KPU saat ini terdapat Unit Pengelola Gratifikasi atau UPG yang berada di Inspektorat. KPK juga mempunyai aplikasi gratifikasi yang bernama Gratifikasi Online atau GOL. Apabila kita menerima gratifikasi tersebut, maka wajib melaporkan, sedangkan jika kita menolak pun tetap bisa melaporkan, bahkan KPK saat ini juga ada semacam penghargaan atas statistik jumlah gratifikasi yang dilaporkan," jelas Nanang.(hupmaskpuArf/kpu/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Gratifikasi
 
  Polda Terima Limpahan Penanganan Kasus OTT Rektor UNJ dari KPK
  Forluni UNJ: Usut Tuntas Kasus Gratifikasi THR Rektor
  Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan
  KPK: Gratifikasi DAK Meranti Masih Berjalan
  Terima Gratifikasi, Walikota Madiun Bambang Irianto Jadi Tersangka KPK
 
ads1

  Berita Utama
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah

Anggaran Covid-19, BKSAP Tegaskan Transparansi Jadi Kunci Penting

Pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh AS Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional

14.006 Pesepeda Ramaikan Jl Gajah Mada dan Jl Hayam Wuruk di Jakarta

Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2