Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus E-KTP
Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
2018-04-25 10:08:15
 

Ilustrasi. Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak adanya nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di dalam amar putusan Setya Novanto dipertanyakan.

Padahal di dalam dakwaan, sejumlah nama kader banteng gemuk disebut menerima duit hasil korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Pertanyaan itu disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Novanto yanh dibacakan majelis hakim pada Selasa (23/4), benar-benar mengusik Rachma.

Hakim memvonis Novanto 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan serta membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollas AS dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikan ke penyidik KPK.

Dalam pertimbanganya hakim menyebut selain Novanto tipikor proyek KTP el memperkaya atau menguntungkan 27 pihak lain dan korporasi. Diantaranya politikus Demokrat Jafar Hafsah sebesar 100 ribu dolar AS, Miryam S Haryani selaku politisi Hanura sebesar 1,2 juta dolar AS, politisi Golkar Markus Nari sebesar 400 ribu dolar AS.

"Kenapa nama-nama dari partai itu (PDIP) sama sekali tidak ada?" tanya Rachma.

Politisi PDIP yang disebut di dalam dakwaan adalah Arif Wibowo, Yasonna Hamonangan Laoly, Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo.

Arif Wibowo disebut-sebut menerima 108 ribu dolar AS, Olly Dondokambey senilai 1,2 juta dolar AS, Ganjar Pranowo senilai 520 ribu dolar AS, dan Yasonna Laoly sebesar 84 ribu dolar AS.

Sementara dalam kesaksiannya di persidangan Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing menerima duit haram KTP el sebesar 500 ribu dolar AS.

Sebelum keluar vonis Novanto, Rachma menyebut kasus KTP el sebagai kasus besar setelah BLBI dan Century. Dia mendorong semua pelaku diusut tuntas tanpa pandang bulu.(sam/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2
  JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
  Kenapa Nama Politisi PDIP Tidak Ada Dalam Vonis Novanto?
  Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah
  Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
 
ads

  Berita Utama
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

 

  Berita Terkini
 
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi

Fadli Zon Imbau Pemerintah Indonesia Secepatnya Cegah Karhutla

Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2