Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Kepala Daerah Tetap Bisa Nyapres Meski Tanpa Izin Presiden
2018-07-27 06:43:25
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal (F-PKS) dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR RI.(Foto: Runi/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu seksi tentang Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri jadi Presiden dalam Pilpres, harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Presiden, menjadi perdebatan dikalangan publik dan media massa. Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, sehubungan dengan masalah izin Presiden tersebut sudah ada aturannya sejak lama, hanya saja karena aturan itu keluar menjelang Pilpres, akhirnya menimbulkan perdebatan publik.

Banyak pihak yang menilai keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dan juga permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wapres serta cuti dalam pelaksanaan kampanye ini sangat beraroma politik.

Oleh karenanya, Refrizal berpesan agar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para pihak jangan sampai saling gergaji dan saling sandera. Menurutnya hal itu akan menimbulkan iklim tidak sehat dalam kehidupan berpolitik.

"Seluruh rakyat Indonesia menginginkan (figur) seorang Presiden yang baik bagi rakyat Indonesia," tutur politisi PKS itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema 'PP Kepala Daerah Nyapres, Apakah Sampai di MA?' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi juga mengatakan bahwa isu mengenai izin Presiden untuk Kepala Daerah yang ingin nyapres itu memang telah menjadi perdebatan diruang publik.

Awi, panggilan akrab Baidowi menyatakan, hal ini diduga terjadi dikarenakan ada orang yang menumpangi kepentingan politik dan akibat ketidaktauan dari masyarakat. "Sehingga seolah-olah Presiden Jokowi dikorbankan saat ini, dengan dianggap akan menjegal Kepala Daerah yang akan maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil presiden," ucapnya.

Dikatakan politisi PPP itu, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dari PP Nomor 32 Tahun 2018 itu, khususnya Pasal 29 yang mengatur tentang permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. karena itu merupakan turunan dari UU yang ada.

"Presiden Jokowi tidak akan menghambat Kepala Daerah untuk maju sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden. Kita negara demokrasi, siapapun boleh maju sebagai Presiden. Dan Presiden wajib memberikan izin dari yang mengajukan tersebut. Sebab apabila dalam waktu 15 hari izin tidak juga diberikan oleh Presiden, maka secara otomatis izin tersebut tetap didapatkan oleh Kepala Daerah yang mengajukan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Voxvol Center Pangi Sharwi Chaniago menyampaikan bahwa tidak ada yang salah terkait persoalan ini, karena menurutnya tidak ada hal yang baru. "Di-kasih izin atau tidak, maka tetap bisa mencalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden," ujar Pangi.

Ia mengatakan, ada sentimen yang terbangun seolah istana kurang piawai dalam mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke masyarakat. "Kalau hal ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka secara elektoral mungkin akan merugikan pihak istana,"(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
  Penggunaan Isu SARA dalam Pemilu Ancam Persatuan Bangsa
  Catat, Ini Jenis Pemilih Pemilu 2019 yang Dapat Berikan Hak Suaranya di TPS
  Kepala Daerah Tetap Bisa Nyapres Meski Tanpa Izin Presiden
  Proses Pemilu Harus Jauh dari Unsur Intervensi
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

 

  Berita Terkini
 
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor

Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Kapolri Melantik 6 Kapolda Baru dan Kadiv Propam Polri di Mabes Polri

Pembuatan Jalan Sentra Produksi Jadi Prioritas Pembangunan Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2