Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Kepala Daerah Tetap Bisa Nyapres Meski Tanpa Izin Presiden
2018-07-27 06:43:25
 

Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal (F-PKS) dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung DPR RI.(Foto: Runi/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu seksi tentang Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri jadi Presiden dalam Pilpres, harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Presiden, menjadi perdebatan dikalangan publik dan media massa. Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, sehubungan dengan masalah izin Presiden tersebut sudah ada aturannya sejak lama, hanya saja karena aturan itu keluar menjelang Pilpres, akhirnya menimbulkan perdebatan publik.

Banyak pihak yang menilai keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dan juga permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wapres serta cuti dalam pelaksanaan kampanye ini sangat beraroma politik.

Oleh karenanya, Refrizal berpesan agar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, para pihak jangan sampai saling gergaji dan saling sandera. Menurutnya hal itu akan menimbulkan iklim tidak sehat dalam kehidupan berpolitik.

"Seluruh rakyat Indonesia menginginkan (figur) seorang Presiden yang baik bagi rakyat Indonesia," tutur politisi PKS itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema 'PP Kepala Daerah Nyapres, Apakah Sampai di MA?' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi juga mengatakan bahwa isu mengenai izin Presiden untuk Kepala Daerah yang ingin nyapres itu memang telah menjadi perdebatan diruang publik.

Awi, panggilan akrab Baidowi menyatakan, hal ini diduga terjadi dikarenakan ada orang yang menumpangi kepentingan politik dan akibat ketidaktauan dari masyarakat. "Sehingga seolah-olah Presiden Jokowi dikorbankan saat ini, dengan dianggap akan menjegal Kepala Daerah yang akan maju menjadi calon Presiden atau calon Wakil presiden," ucapnya.

Dikatakan politisi PPP itu, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dari PP Nomor 32 Tahun 2018 itu, khususnya Pasal 29 yang mengatur tentang permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. karena itu merupakan turunan dari UU yang ada.

"Presiden Jokowi tidak akan menghambat Kepala Daerah untuk maju sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden. Kita negara demokrasi, siapapun boleh maju sebagai Presiden. Dan Presiden wajib memberikan izin dari yang mengajukan tersebut. Sebab apabila dalam waktu 15 hari izin tidak juga diberikan oleh Presiden, maka secara otomatis izin tersebut tetap didapatkan oleh Kepala Daerah yang mengajukan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Voxvol Center Pangi Sharwi Chaniago menyampaikan bahwa tidak ada yang salah terkait persoalan ini, karena menurutnya tidak ada hal yang baru. "Di-kasih izin atau tidak, maka tetap bisa mencalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden," ujar Pangi.

Ia mengatakan, ada sentimen yang terbangun seolah istana kurang piawai dalam mengkomunikasikan hal ini dengan baik ke masyarakat. "Kalau hal ini tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka secara elektoral mungkin akan merugikan pihak istana,"(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Jelang Pilpres, APELTI: Mari Bersama Menciptakan Pemilu Damai dan Sejuk
  Gerindra: 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT 2019 Bukan Problem Sepele
  Netralitas ASN dan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2019, Kemendagri: Perlu Penguatan Inspektorat Daerah
  Kampanye Damai Hanya Formalitas
  SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
 
ads

  Berita Utama
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2