Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Asuransi
Kepemilikan Asing Maksimal 49 Persen dalam Perusahaan Asuransi
2017-04-17 19:13:23
 

Ilustrasi. Berbagai Perusahaan Asuransi di Indonesia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus seberapa besar kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi di dalam negeri, jadi topik hangat yang diperbicangkan antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan. Ada perbedaan usulan antara keduanya. Pemerintah mengusulkan 80% asing. Sementara Komisi XI DPR usul maksimal 49% untuk asing.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan saat mengikuti rapat kerja dengan Menkeu, menegaskan, yang paling ideal komposisi maksimal kepemilikan saham dalam perusahaan asuransi adalah 51% nasional dan 49% asing. Kritik atas usulan pemerintah itu disampaikan agar asing tak menguasai kedaulatan nasional.

"Saya masih ingat saat awal pembahasan UU PPKSK, Komisi XI telah mengingatkan pemerintah tentang batasan kepemilikan asing. Tapi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat itu menanggapi dengan mengatakan bahwa kepemilikan saham asing tidak perlu ditakutkan, karena bukanlah faktor utama untuk mengukur kinerja industri asuransi dalam negeri," ungkap Heri.

Menkeu sendiri di hadapan Komisi XI menjelaskan, batasan 80% kepemilikan asing itu digunakan sebagai komitmen Indonesia atas beberapa perjanjian internasional. Politisi muda Gerindra ini mempertanyakan kebijakan Menkeu yang tetap ingin menempatkan asing dalam kepemilikan saham perusahaan asuransi di dalam negeri. Dengan memberi batasan 80% bagi asing, sama saja seperti menyerahkan negara ini pada penguasaan asing.

"Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 240 juta jiwa, sebuah pasar yang sangat potensial. Sejauh mana aturan pembatasan kepemilikan asing terhadap perusahaan asuransi ini mampu menginjeksi perusahaan asuransi lokal untuk dapat bersaing dengan perusahaan asuransi asing. Seharusnya negara ada, hadir, dan berpihak kepada NKRI," tambah Heri.(mh/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Asuransi
 
  Kepemilikan Asing Maksimal 49 Persen dalam Perusahaan Asuransi
  DAI Siap Gelar Acara Hari Asuransi Ke 11: 'Indonesia Berasuransi'
  DPR Setujui RUU Perasuransian
  Hadapi Kompetisi Asuransi Mitra IPO 2014
  Belajar Asuransi, Komisi XI Timba Ilmu Ke Inggris dan Amerika
 
ads

  Berita Utama
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

 

  Berita Terkini
 
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun

Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama

Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan

Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu

4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2