Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fahri Hamzah
Kepemimpinan Bangsa Butuh Pemahaman Luas
2018-04-09 14:11:17
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemimpin yang terpilih lewat sistem demokrasi sangat rumit, karena membutuhkan suara rakyat yang turun naik. Untuk itu, pemimpin yang terpilih secara demokratis butuh pemahaman yang luas untuk menuntun rakyatnya sekaligus mampu memanfaatkan semua sistem kenegaraan dengan efektif.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara Netizen #NgopiBarengFahri di bilangan Duren Sawit, Jakarta, beberapa waktu lalu, menyatakan, sistem kepemimpinan yang paling rumit adalah demokrasi. Dukungan suara rakyat berfluktuasi seperti mata uang. Suara rakyat juga kerap sulit diprediksi. Ini sangat berbeda dengan sistem otoriter yang begitu kuat dan tidak bisa diperdebatkan.

"Pagi anda menang di pemilu, besoknya akseptabilitas atau kepuasan publik bisa turun. Pak Jokowi sekarang, kepuasan publiknya ada di bawah 50. Padahal, waktu terpilih, dia di atas 50 follow tail suaranya. Kenapa? Karena sumbernya adalah persetujuan rakyat melalui kotak suara," jelasnya.

Politisi dapil NTB ini melanjutkan, sistem demokrasi seperti smartphone yang memiliki banyak fitur dan sangat kompleks. Sangat disayangkan, bila demokrasi yang sudah seperti smartphone, tapi pemimpin yang terpilih tidak menguasai fitur-fitur demokrasi seperti dalam smartphone.

"Nah, problem kepemimpinan kita sekarang ini sama seperti smartphone, tapi sayangnya kapasitas pemimpinnya seperti handphone jadul. Itu aja cara berfikirnya. Jadi fitur yang dimengerti oleh Jokowi dan kawan-kawannya itu adalah jadul, karena instrumen-instrumennya tidak dipakai," ungkapnya

Fahri menegaskan kembali, satu fitur penting yang tidak dipakai oleh Jokowi adalah pemanfaatan mimbar istana. Harusnya sebagai presiden, Jokowi memanfaatkan fitur itu untuk berbicara setiap hari kepada bangsa Indonesia tentang persoalan bangsa dan negara. Inilah cara berpikir kompleks yang tidak ada dalam kepemimpinan saat ini.

"Fitur itu harus dipakai, karena setiap pagi rakyat menunggu apa yang akan dilakukan seorang presiden dan mau dibawa ke mana bangsa ini. Tapi itu tidak dipakai, maka pemerintah setiap hari seperti orang panik, tidak mengerti harus melakukan apa," kata Fahri. Ia mencontohkan kasus berton-ton narkoba masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi, nilai Fahri, tidak memiliki sense of crisis atau tidak memberikan warning kepada pengirim.(mh/sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

Polisi Menangkap Otak Pelaku Pembunuhan Penembakan Herdi Sibolga di Jelambar

Sejumlah Kepala Daerah Raih K3 Award dari Kemnaker

 

  Berita Terkini
 
Menteri Asman Abnur Mundur, Gerindra Kritik Jokowi

Jusuf Kalla Yakin Uang Rp500 Miliar Sandiaga Uno Bukan Mahar Politik

Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI

Desa Sumber Harapan Membangun Jalan untuk Perluasan Pemukiman Desa

Cina Bantah Menahan Satu Juta Warga Minoritas Muslim Uighur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2