Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Bangsa
Kepemimpinan Bangsa Butuh Pemahaman Luas
2018-04-09 14:11:17
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemimpin yang terpilih lewat sistem demokrasi sangat rumit, karena membutuhkan suara rakyat yang turun naik. Untuk itu, pemimpin yang terpilih secara demokratis butuh pemahaman yang luas untuk menuntun rakyatnya sekaligus mampu memanfaatkan semua sistem kenegaraan dengan efektif.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara Netizen #NgopiBarengFahri di bilangan Duren Sawit, Jakarta, beberapa waktu lalu, menyatakan, sistem kepemimpinan yang paling rumit adalah demokrasi. Dukungan suara rakyat berfluktuasi seperti mata uang. Suara rakyat juga kerap sulit diprediksi. Ini sangat berbeda dengan sistem otoriter yang begitu kuat dan tidak bisa diperdebatkan.

"Pagi anda menang di pemilu, besoknya akseptabilitas atau kepuasan publik bisa turun. Pak Jokowi sekarang, kepuasan publiknya ada di bawah 50. Padahal, waktu terpilih, dia di atas 50 follow tail suaranya. Kenapa? Karena sumbernya adalah persetujuan rakyat melalui kotak suara," jelasnya.

Politisi dapil NTB ini melanjutkan, sistem demokrasi seperti smartphone yang memiliki banyak fitur dan sangat kompleks. Sangat disayangkan, bila demokrasi yang sudah seperti smartphone, tapi pemimpin yang terpilih tidak menguasai fitur-fitur demokrasi seperti dalam smartphone.

"Nah, problem kepemimpinan kita sekarang ini sama seperti smartphone, tapi sayangnya kapasitas pemimpinnya seperti handphone jadul. Itu aja cara berfikirnya. Jadi fitur yang dimengerti oleh Jokowi dan kawan-kawannya itu adalah jadul, karena instrumen-instrumennya tidak dipakai," ungkapnya

Fahri menegaskan kembali, satu fitur penting yang tidak dipakai oleh Jokowi adalah pemanfaatan mimbar istana. Harusnya sebagai presiden, Jokowi memanfaatkan fitur itu untuk berbicara setiap hari kepada bangsa Indonesia tentang persoalan bangsa dan negara. Inilah cara berpikir kompleks yang tidak ada dalam kepemimpinan saat ini.

"Fitur itu harus dipakai, karena setiap pagi rakyat menunggu apa yang akan dilakukan seorang presiden dan mau dibawa ke mana bangsa ini. Tapi itu tidak dipakai, maka pemerintah setiap hari seperti orang panik, tidak mengerti harus melakukan apa," kata Fahri. Ia mencontohkan kasus berton-ton narkoba masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi, nilai Fahri, tidak memiliki sense of crisis atau tidak memberikan warning kepada pengirim.(mh/sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Fahri Hamzah
 
  Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
  Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
  Fahri Hamzah: Kebohongan Penguasa Dianggap Kebenaran, Bohong Adalah 'Jujur' Gaya Baru
  Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
  Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Lembaga Survei Harus Adil

Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar

Sandiaga Uno Dapat Blangkon dan Uang di dalam Sorban

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Cawapres Sandiaga Uno Ziarah ke Makam KH Ahmad Dahlan di Karangkajen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2