Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Penegakan Hukum
Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penegakan Hukum Sektor Kehutanan
Thursday 20 Dec 2012 16:55:26
 

Suasana Kegiatan acara untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakan hukum pada sektor kehutanan sudah sejak lama mendapat perhatian Presiden melalui Inpres no 4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan serta peredarannya di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)/ Satgas Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Redd+) selama satu tahun terakhir telah bekerjasama dengan institusi terkait termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (PPATK).

Sebagai tindak lanjut atas kerjasama tersebut, Kamis (20/12) telah dilaksanakan pertemuan “Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Untuk Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Dalam Rangka Pelaksanaan REDD+”.

Kegiatan ini dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Ketua PPATK M Yusuf, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara MA Paulus E Lotulung, Ketua KPK yang baru Abraham Samad dan Menteri Lingkungan Hidup Prof Balthasar Kambuaya.(kjs/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > KLH
 
  Negara Rugi Rp362,6 Triliun, Slamet Desak KLHK Beberkan Perusahaan Pemegang Izin Konsensi
  Legislator Imbau KLHK Tetapkan Program Konkret Kurangi Polusi Udara dan Sampah
  Ingin Melapor ke Menteri LHK? Bisa via Medsos Saja
  DPR Nilai Serapan Anggaran KLHK Sangat Rendah
  Gubernur Aceh Diminta Tinjau Kembali Pergub Tentang Hukuman Cambuk di LP
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2