BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
'Uang Panas' di Meja Petugas
JAKARTA, Berita HUKUM - Rabu (23/7) siang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT

Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Parlemen Jepang mendukung Indonesia dalam mengembangkan sumber daya

AS: Rusia Tembakkan Artileri ke Ukraina
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Rusia menembakkan artileri ke kawa

Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
ALJAZAIR, Berita HUKUM - Pesawat Air Algerie yang membawa 116 orang yang hilang di atas Gurun Sahara

Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono m

Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih Bank BNI Terus Berkembang Hingga 21%
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank-bank di Indonesia kini menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik b

Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasanga

Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
JAKARTA, Berita HUKUM - Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara China (Tiongkok) mendapat

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
'Uang Panas' di Meja Petugas
Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi
AS: Rusia Tembakkan Artileri ke Ukraina
Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD
Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih Bank BNI Terus Berkembang Hingga 21%

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com