Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Oknum Jaksa Idi Aceh Diduga Gratifikasi Perkara Rp10 Juta
ACEH, Berita HUKUM - Institusi Kejaksaan kembali tercoreng akibat dugaan ulah oknum Jaksa di Kejaksa

Kwik Sebut Jokowi Sudah Terbukti Langgar Konsititusi
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan menteri koordinator ekonomi keuangan dan industri, Kwik Kian Gie menu

Marinir Indonesia - Amerika Berlatih di Pantai Lampon, Banyuwangi
BANYUWANGI, Berita HUKUM - Korps Marinir TNI Aangkatan Laut dan prajurit US MARSOC yang terlibat dal

Michael Bolton Konser di Jakarta, 2 Juni Mendatang
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi asal Amerika Serikat, Michael Bolton siap menggelar konser tunggaln

McDonald's Gandeng MasterCard Luncurkan McDelivery Cashless Promo
JAKARTA, Berita HUKUM - MasterCard Indonesia bekerja sama dengan McDonald's untuk program Online McD

Ketum PWRI, Suriyanto: Polri Harus Anyomi Korban Penganiayaan di Bengkel Kafe
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak kasus-kasus pidana yang terjadi di Negara tercinta ini dan sudah dila

Oknum Hakim PN Idi Kabur, Alergi dengan Wartawan
ACEH, Berita HUKUM - Majelis Hakim yang indentik dengan sebutan wakil tuhan di dunia, namun bahasa t

Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsepsi dan Program Nawacita adalah penjabaran dari PDI-P, untuk kedepannya

   

  Berita Terkini >>
   
Oknum Jaksa Idi Aceh Diduga Gratifikasi Perkara Rp10 Juta
Kwik Sebut Jokowi Sudah Terbukti Langgar Konsititusi
Marinir Indonesia - Amerika Berlatih di Pantai Lampon, Banyuwangi
Michael Bolton Konser di Jakarta, 2 Juni Mendatang
McDonald's Gandeng MasterCard Luncurkan McDelivery Cashless Promo
Ketum PWRI, Suriyanto: Polri Harus Anyomi Korban Penganiayaan di Bengkel Kafe

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Kwik Sebut Jokowi Sudah Terbukti Langgar Konsititusi
Terkait Polemik Kapolri, Arteria Dahlan: Kita Ingin Negara Ini Sesuai Koridor Hukum
Yusril: Kami Percaya Hukum akan Mengalahkan Kekuasaan dan Kesewenangan
Terkait Pemblokiran Situs Media-media Islam, Kominfo Jangan Gegabah!
YLKI: Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tanpa Empati
Pemberangusan 19 Situs Cara Totaliter Bungkam Perbedaan

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com