BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
WASHINGTON, Berita HUKUM - FBI sedang memeriksa sejumlah tuduhan yang menyatakan bahwa puluhan akun

Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan para pimpinan partai p

Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir industri penyiaran di tana

Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
ACEH, Berita HUKUM - Dinas pendidikan kabupaten Aceh Timur pada, Selasa (2/9) memperingati Hari Pend

Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Marset

Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
SAMARINDA, Berita HUKUM - PT. Rumah Rakyat yang terletak di Jl. Sambutan Pelita 4, Kecamatan Samarin

Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP
KOREA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majel

Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap p

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com