Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi Polri di Istana Nega

Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berkantor

TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan target kunjungan wisawatan mancanegara ke Indonesia s

Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo meengaskan

Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditengah berkecamuk dunia penerbangan Indonesia yang beberapa waktu lalu men

Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas
MESIR, Berita HUKUM - Pasukan keamanan Mesir mengatakan jumlah orang yang ditembak dan dibunuh dalam

RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tah

Ed Sheeran akan Dijadikan Patung Lilin
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Bintang pop Ed Sheeran telah diukur oleh staf museum Madame Tussauds

   

  Berita Terkini >>
   
Pernyataan Menkopolhukam ‘Rakyat Tak Jelas’ Kini Mengundang Reaksi Masyarakat
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai
Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Bambang Widjojanto Ajukan Proses Pengunduran Dirinya
Gerindra: Korupsi Harus Diberantas
Adanya Gap antara Maskapai dan Pesawat dengan SDM serta Infrastruktur
Mesir Rusuh, 11 Orang Tewas
RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun
LBH Medan Unjukrasa Mengutuk Sikap Arogansi Polri Terkait Penahanan BW

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com