BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Pansus Pemilu Presiden oleh DPR RI dimungkinkan terbentuk karena

Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
NEW YORK, Berita HUKUM - Paramount Pictures menyampaikan permintaan maaf atas poster Teenage Mutant

Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
CINA, Berita HUKUM - Penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi raksasa AS Microsoft te

Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
CINA, Berita HUKUM - Kongres Uyghur Dunia, kelompok perlawanan Muslim Xinjiang di pengasingan, menga

Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
GUINEA, Berita HUKUM - Paling tidak 34 orang dilaporkan tewas terinjak-injak di Guinea, Afrika barat

Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
INDIA, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 rumah tertimbun tanah longsor di sebuah kampung di India barat d

'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) did

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com