Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan t

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin serah terima jabatan Komanda

PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah dalam keterangannya memperkuat keterangan dari Pihak Terkait se

Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (22/10) siang, di Istana Merdeka, Ja

Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kreditur Ke-1 (25/9) Tachiana Sumampouw (Dalam Pailit) hadir, yang had

Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain
SAMARINDA, Berita HUKUM - Paket proyek pembangunan Polder Semani Tahap II dengan program multiyeard

Lewat Album Fragmen Siti Nurhaliza Kembali Diatas Panggung
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza mengaku titel album terbarunya ‘Fragm

Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyatakan pihaknya te

   

  Berita Terkini >>
   
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana
Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI
Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam
Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com