BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
ACEH, Berita HUKUM - Ikatan Wartawan Online (IWO) mengecam keras tindakan kebiadaban yang dilakukan

Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi cabul terhadap murid TK JIS ternyata tidak hanya di alami korban AK saj

Rahimah Ib Pimpin Kepengurusan FAM Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Rahimah Ib, anggota Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia, terpilih secara aklam

Inilah Tip Penting Memilih Toko Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bisnis online. Selain tidak membutuhka

Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka
JAKARTA, Berita HUKUM - Kronologi perbuatan asusila pada aksi sodomi 2 orang petugas cleaning servic

Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tersangka k

FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara

Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan siapapun calon waki

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI
Rahimah Ib Pimpin Kepengurusan FAM Medan
Inilah Tip Penting Memilih Toko Online
Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka
Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI
Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka
Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya
FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com