Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Aktivis Perdamaian Gelar Aksi di Zona Demiliterisasi Korea
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Sekelompok aktivis perdamaian telah menyeberangi zona demiliterisasi (DM

Kontroversi Gambar Kartun dan Karikatur Nabi Muhammad SAW
Oleh: Yeni Handayani, S.H.,M.H.

PADA BULAN Januari 2015 lalu, dua pria bersenjata membantai 12 o

Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun
JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi akan memasuki pertengahan tahun 2015 atau pas tengah semester,

Di Bundaran HI, Mahasiswa Ajak Masyarakat Hargai Hak Cipta dan Karya Seni Anak Bangsa
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan mahasiswa menyuarakan soal penghargaan terhadap seni berupa film dan

Haji Lulung Desak Bareskrim Periksa Ahok
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lungg

FIFA Tak Bisa Temui Tim Transisi Kemenpora
JAKARTA, Berita HUKUM - Keinginan tim Transisi bentukan Kemenpora untuk menemui FIFA dipastikan suli

Tembak-Menembak di Meksiko Tewaskan Puluhan Orang
MEKSIKO, Berita HUKUM - Sedikitnya 43 orang tewas dalam baku tembak antara pasukan keamanan dan geng

Wapres Perintahkan Kepala BNPB Bantu Tangani Pengungsi Rohingya
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah memerintahkan Kepala BNPB, Syamsul Maari

   

  Berita Terkini >>
   
Aktivis Perdamaian Gelar Aksi di Zona Demiliterisasi Korea
Kontroversi Gambar Kartun dan Karikatur Nabi Muhammad SAW
Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun
Di Bundaran HI, Mahasiswa Ajak Masyarakat Hargai Hak Cipta dan Karya Seni Anak Bangsa
Haji Lulung Desak Bareskrim Periksa Ahok
FIFA Tak Bisa Temui Tim Transisi Kemenpora

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Kontroversi Gambar Kartun dan Karikatur Nabi Muhammad SAW
Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun
Milad 101 Tahun 'Aisyiyah dan Madrasah Perempuan Berkemajuan
Nistakan Agama, Dosen UI Ade Armando Dipolisikan
OPM Tebar Teror, Menantang Perang Terbuka, Polri Siaga
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com