Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Serangan Bom Lagi di Nigeria, 78 Tebih Tewas
NIGERIA, Berita HUKUM - Nigeria kembali dihantam serangan teroris, kali ini di kota Maiduguri, Niger

Upaya TNI Wujudkan Bebas Narkoba
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan (Dandenma) Mabes TNI Kolonel Laut (S) Dr. Ivan Yulivan, M.M. membuk

Kasus Peluru Nyasar Anggota TNI Kukar Sudah Diterbangkan ke Surabaya
SAMARINDA, Berita HUKUM - Hendro (20) kasus peluru nyasar anggota TNI di lahan salah satu perusahan

Busyro: Ditemukan 400 Izin Pertambangan Bermasalah
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses politik yang terjadi di Indonesia, termasuk pemilu legislatif 2014 me

Kebakaran Tambang Tewaskan 24 Orang di Cina
CINA, Berita HUKUM - Setidaknya 24 penambang tewas dan 54 terluka akibat kebakaran di sebuah tambang

Izin Freeport Tak Perlu Diperpanjang
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Freeport sudah banyak melakukan kerusakan lingkungan di Papua. Biota lau

Apresiasi Guru, MK Kembali Gelar 'Anugerah Konstitusi'
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertepatan dengan peringatan Hari Guru, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar a

Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 2 ayat 1 U

   

  Berita Terkini >>
   
Serangan Bom Lagi di Nigeria, 78 Tebih Tewas
Upaya TNI Wujudkan Bebas Narkoba
Kasus Peluru Nyasar Anggota TNI Kukar Sudah Diterbangkan ke Surabaya
Busyro: Ditemukan 400 Izin Pertambangan Bermasalah
Kebakaran Tambang Tewaskan 24 Orang di Cina
Izin Freeport Tak Perlu Diperpanjang

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com