Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
ACEH, Berita HUKUM - Teungku Khaidir S.Ip dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
ACEH, Berita HUKUM - 'Perbudakan' buruh kembali terjadi di kabupaten Aceh Timur, Aceh. Hal ini dilak

Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
JAKARTA, Berita HUKUM - Belum usai polemik atas penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negar

Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Kira-kira, begitulah pri

Tim Horas USU Minta Gubsu Segara Cairkan Janji Dana Hibah 500 Juta
MEDAN, Berita HUKUM - Prestasi Tim Horas USU patut diapreasiasi apalagi telah menyabet juara 1 dan j

Jokowi, Hebohisme, dan Ironi-ironi
Oleh: Edy Mulyadi

DUNIA sudah mengenal berbagai macam isme. Ada kapitalisme, sosialisme, liberali

Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemi

Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan rumah warga Dusun Kurnia Gampong Paya Bujok Selemak, kecamatan Langsa B

   

  Berita Terkini >>
   
Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi
Tim Horas USU Minta Gubsu Segara Cairkan Janji Dana Hibah 500 Juta
Jokowi, Hebohisme, dan Ironi-ironi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com