Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pejabat Kehakiman Filipina Temui Kejagung Bahas Nasib Mary Jane
JAKARTA, Berita HUKUM - Pejabat Departemen Kehakiman Kementerian Luar Negeri Filipina menemui Jaksa

Tiga Prajurit Marinir Berhasil Meringkus Pelaku Penipuan
SURABAYA, Berita HUKUM - Aksi Tiga prajurit Marinir dari Batalyon Infanteri 5 Pasmar 1 Surabaya Kopd

Bukan Hanya Jerat dan Peluru yang Membuat Harimau Punah
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini adalah perayaan hari harimau sedunia, demi meningkatkan kepedulian

Kedua Kubu Partai Golkar Sepakat, Rekomendasi Calon Kepala Daerah Hanya dari Tim Sepuluh
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Sepuluh Penjaringan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar, MS Hid

'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Selasa siang (28/7), tepatnya pukul 15.00 Wib sore hari berlangsun

Hadirnya Pusat Kegiatan Masyarakat di Rusun Muara Baru Meningkatkan Kualitas Hidup Kaum Marginal
JAKARTA, Berita HUKUM - Didirikannya banyak rumah susun (Rusun) diperkotaan sebagai salah satu alter

OJK Beri Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat dan UMKM di Gorontalo
GORONTALO, Berita HUKUM - Untuk meningkatkan Utilisasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

Konser BIGBANG 2015 World Tour [MADE] in Jakarta di Gelar 1 Agustus 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka konser BIGBANG 2015 World Tour [MADE] in Jakarta, BoyBand asal

   

  Berita Terkini >>
   
Pejabat Kehakiman Filipina Temui Kejagung Bahas Nasib Mary Jane
Tiga Prajurit Marinir Berhasil Meringkus Pelaku Penipuan
Bukan Hanya Jerat dan Peluru yang Membuat Harimau Punah
Kedua Kubu Partai Golkar Sepakat, Rekomendasi Calon Kepala Daerah Hanya dari Tim Sepuluh
'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
Hadirnya Pusat Kegiatan Masyarakat di Rusun Muara Baru Meningkatkan Kualitas Hidup Kaum Marginal

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Kedua Kubu Partai Golkar Sepakat, Rekomendasi Calon Kepala Daerah Hanya dari Tim Sepuluh
OJK Beri Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat dan UMKM di Gorontalo
Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015
Diduga Korupsi Dana BLUD Puluhan Milyar, Kepala RSUD Labuang Baji Makassar Diperiksa Kejaksaan
DPR Apresiasi MOPD Tanpa Kekerasan
Praperadilan Dahlan Iskan Hari Ini di Gelar di PN Jaksel

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com