Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
MK Tegaskan PK Tidak Halangi Pelaksanaan Putusan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon P

Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Kasus Blue Bird tentang merk atau logo PT. Blue Bird Taxi kembali dig

Mantan Hakim MK, Laica: Menkum HAM Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr.
Mohammad Laica Marzuki,S.H menil

Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menolak rencana program

KAA Hari ke 2, Indonesia Mengajak Negara Asia-Afrika untuk Kembali kepada Pesan Bandung
BANDUNG, Berita HUKUM - Pada hari kedua, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi membuka Ko

Pedagang Batu Akik di Rawa Bunga akan Segera Ditertibkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasudin Perhubungan Jakarta Timur Bernad Octavianus Pasaribu, berjanji akan

Kronologi Penculikan Pengusaha Thalib Abbas
JAKARTA, Berita HUKUM - Thalib Abbas (70) mengalami hari luar biasa enam hari kemarin. Dia diculik,

   

  Berita Terkini >>
   
MK Tegaskan PK Tidak Halangi Pelaksanaan Putusan
Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Mantan Hakim MK, Laica: Menkum HAM Pelintir Putusan Mahkamah Golkar
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
KAA Hari ke 2, Indonesia Mengajak Negara Asia-Afrika untuk Kembali kepada Pesan Bandung

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Raja Yogya Sultan HB X Tolak Tol Laut Pemerintah Jokowi
Ada Deskriminasi di Komplek Perumahan Dinas Depkes Ciputat, Sebagian Terancam Digusur
Menggali Spirit Baru KAA dan Akik Pancawarna
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com