BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, Margarito, menilai Joko

Rakyat Ingin Tahu, Saatnya Capres Segera Sampaikan Visi dan Kebijakan Yang Ditawarkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, Pemilihan Umum Anggota

DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau

Petisi untuk Mendeportasi Justin Bieber
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Gedung Putih mengatakan tidak akan berkomentar tentang kampanye yang

Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
JAKARTA, Berita HUKUM - Lonjakan suara partai berbasis Islam di Pileg 2014 lalu harus jadi momentum

AS Menekan Rusia Atasi Krisis Ukraina
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Rusia gaga

Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta
BANDUNG, Berita HUKUM - Setelah Joko Widodo alias Jokowi Gubernur DKI Jakarta ditolak datang ke Inst

Rapimnas PPP: SDA di NonAktifkan Sementara dari Ketum PPP
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP, Sabtu (19/4) malam, tanpa kehadiran

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
Rakyat Ingin Tahu, Saatnya Capres Segera Sampaikan Visi dan Kebijakan Yang Ditawarkan
DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log
Petisi untuk Mendeportasi Justin Bieber
Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
AS Menekan Rusia Atasi Krisis Ukraina

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta
Rapimnas PPP: SDA di NonAktifkan Sementara dari Ketum PPP
Muzakir Manaf: Haram Dukung Capres PDI-P
Tukang Sate Ditembak OTK

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com