Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
JAKARTA, Berita HUKUM - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negat

Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui dibahasnya RUU Paten. Hal tersebut menja

Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menyayangk

Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 (tujuh) nama calon anggota Komis

Jangan Nodai Pilkada
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengimbau s

Jumlah Pohon di Dunia Mencapai 'Tiga Triliun'
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Ada lebih dari tiga triliun pohon yang tumbuh di dunia saat ini, men

'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya di kubu Koalisi Merah Putih (KM

'Selamatkan Perekonomian Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Tindakan Non Konvensional'
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menyikapi situasi ekonomi Indonesia dan kondisi sosial yang sem

   

  Berita Terkini >>
   
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
Jangan Nodai Pilkada
Jumlah Pohon di Dunia Mencapai 'Tiga Triliun'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG
Bawaslu Launching IKP 2015, Ada 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com