Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Penjara Bagi Muhamad Arsyad dan Azaz Equality Before The Law
Oleh: Fidelis Angwarmasse, SH. *

SOSIAL media dalam perkembangannya, semakin ramai dan canggih pe

Everton Cetak Laba Rp 546,8 Miliar
INGGRIS, Berita HUKUM - Everton menyatakan telah mencetak laba sebesar £28,2 juta atau Rp546,8 milia

Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi
JAKARTA, Berita HUKUM - Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok

Kemhan RI akan Gelar Pameran Indo Defence 2014 Expo
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencananya pada tanggal 5 - 8 November 2014 mendatang Kementerian Pertahanan

Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik
JAKARTA, Berita HUKUM - Provinsi Riau adalah provinsi ke-7 yang menandatangani nota kesepahaman deng

700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
JAKARTA, Berita HUKUM - Pameran industri pertahanan berskala Internasional akan digelar melalui Indo

Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
JAKARTA, Berita HUKUM - Di Rumah Pinang Mas Pondok Indah Jakarta Selatan, Ahmad Dhani mengumumkan re

Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawa

   

  Berita Terkini >>
   
Penjara Bagi Muhamad Arsyad dan Azaz Equality Before The Law
Everton Cetak Laba Rp 546,8 Miliar
Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi
Kemhan RI akan Gelar Pameran Indo Defence 2014 Expo
Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik
700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi
Kemhan RI akan Gelar Pameran Indo Defence 2014 Expo
700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com