BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Peter Gabriel Raih Penghargaan Musik
LONDON, Berita HUKUM - Mantan vokalis band Genesis, Peter Gabriel, dianugerahi Penghargaan Progressi

Soal RUU Pilkada, SBY: Minimalkan Ekses, Sesuaikan Dengan Semangat Reformasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-

Microsoft Beli Minecraft US$2,5 Miliar
WASHINGTON, Berita HUKUM - Perusahaan komputer Microsoft membeli Mojang, perusahaan Swedia pembuat v

Presiden Cabut Wewenang Hansip dan Wankamra dalam Ketertiban Umum
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 88

Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang bertugas dalam ruang lingkup energy sumber daya mineral,

Batas Wilayah yang Cacat Hukum Hilangkan Pendapatan Daerah
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden Boediono mengingatkan para pemimpin daerah dan kota agar lebi

Dugaan Gratifikasi Jerat Dua Pejabat Kementerian Hukum dan HAM
JAKARTA,Berita HUKUM - Dua pejabat di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ditet

Pansus DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU Hak Cipta
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Pansus RUU Hak Cipta DPR dan Pemerintah menyetujui revisi RUU te

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Peter Gabriel Raih Penghargaan Musik
Soal RUU Pilkada, SBY: Minimalkan Ekses, Sesuaikan Dengan Semangat Reformasi
Microsoft Beli Minecraft US$2,5 Miliar
Presiden Cabut Wewenang Hansip dan Wankamra dalam Ketertiban Umum
Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
Batas Wilayah yang Cacat Hukum Hilangkan Pendapatan Daerah

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
Batas Wilayah yang Cacat Hukum Hilangkan Pendapatan Daerah
Dugaan Gratifikasi Jerat Dua Pejabat Kementerian Hukum dan HAM
WALHI: Rencana Reklamasi Teluk Benoa di Paksakan Mengubah Tata Ruang
Bank BNI Luncurkan BNI Emerald World Debit Mastercard
Menkokesra Sebut Beras Raskin Rusak Akibat Masa Simpan

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com