BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Semasa hidupnya Profesor Suhardi yang lahir di Klaten 13 Agustus 1952 dikena

Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Pengawas kasus Bank Century DPR meminta agar Tim Pendukung Pengembalian

Luncurkan Buku, KPK Kawal RUU KUHP
MAKASAR, Berita HUKUM - Pemberantasan korupsi harus berjalan dari hulu ke hilir. Berdasarkan survei

Jam Tangan Pintar Samsung dan LG Terbaru di Luncurkan
KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Perusahaan teknologi Korea Selatan LG dan Samsung mengumumkan peluncur

ExxonMobil Kembali Didemo Ratusan Warga
ACEH, Berita HUKUM - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkungan ExxonMobil, ke

WHO: Dua Puluh Nibu Orang akan Terinfeksi Ebola
AFRIKA BARAT, Berita HUKUM - Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan wabah mematikan Ebola di Afrika B

Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko hadir sebagai pemateri pada kegiatan

Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Kelangkaan BBM kembali melanda provinsi paling ujung pulau Sumatra. Sejumlah SP

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
Luncurkan Buku, KPK Kawal RUU KUHP
Jam Tangan Pintar Samsung dan LG Terbaru di Luncurkan
ExxonMobil Kembali Didemo Ratusan Warga
WHO: Dua Puluh Nibu Orang akan Terinfeksi Ebola

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat
Panglima TNI Beri Pembekalan Anggota DPR RI
Pertamina Region I Tidak Serius Awasi SPBU Nakal di Aceh
JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup
Jaksa Agung: Pemulihan Aset Negara Sejajar dengan Pemberantasan Korupsi
Gerindra Tolak Kriminalisasi Logo Garuda Merah

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Lingkungan    
 

Kerusakan Lingkungan di Indonesia Meningkat Drastis
Saturday 31 Dec 2011 03:40:35
 
Kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus.

“Pemerintah tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif WalhiBerry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, lanjut dia, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. "Ini berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir," jelas Berry.

Menurutnya, kinerja pemerintah benar-benar terlihat sangat lamban untuk menyelesaikan acuan perundang-undangan tersebut. Bahkan, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa diandalkan dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Padahal, mengatasi masalah lingkungan, sangatlah penting dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

“Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah lingkungan, Walhi siap mengurus masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Persoalan takkan selesai, bila tidak dilakukan langsung oleh presiden. Sebab, masalah lingkungan di Indonesia ini, sangat besar dan begitu rumit. Keterlibatan presiden secara langsung sangat diperlukan,” tandasnya Berry.(dbs/rob)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com