Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan
2017-05-06 06:12:08
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: iwan armanias/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerap terjadi setiap kali membahas APBN. Namun, yang perlu dipahami publik bahwa kesejahteran dan keadilan social jauh lebih penting daripada mengejar angka pertumbuhan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (4/5). Mensejahterakan rakyat adalah tugas konstitusional yang harus dilakukan, bukan membanggakan angka pertumbuhan yang kini di kisaran 5 persen. "Pertanyaannya, apakah ekonomi yang dibangga-banggakan itu sudah mampu membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan?" kritik Heri, penuh tanda tanya.

Politisi muda Gerindra ini mengungkap data aktual. Pada 2015, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79 persen. Di 2016 menjadi 5 persen dan kini 2017 diprediksi 5,2 persen. Namun, gerak pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kian meningkat dan menganga. Fakta di tahun 1986, angka pengangguran hanya 2,7 persen. sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2016 atau naik hampir 3 persen.

Menurut Heri, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. Sementara menyoal kemiskinan periode sebelum Jokowi, tingkat kedalaman kemiskinan ada pada angka 1,75 (tahun 2014). Namun, pada tahun 2015 memburuk menjadi 1,97 pada 2015 dan 1,94 pada 2016. Kedalaman kemiskinan di desa jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Apalagi, kemiskinan di luar Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen.

Melihat fakta ini, kata Heri, apa yang bisa dibanggakan dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Sementara bicara ketimpangan, bila dibandingkan sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan. Sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan hingga mencapai 0,35. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu melepaskan rakyat dari ketimpangan.

"Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,39 sampai dengan 0,40. Artinya, pembangunan hingga saat ini, pembangunan yang belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan," tandas politisi dari dapil Jabar IV itu. Pemerintah, lanjut Heri, harus realistis mematok pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, harus pula jujur mengakui bahwa sejak krisis 1998 ini belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusional yang diemban.

"Pemerintah pusat harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat," serunya lebih lanjut. Ia justru mengimbau untuk menghentikan polemik yang tak konstruktif dan fakus membangun kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.(mh/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Kepemimpinan Lemah, Target Pertumbuhan Gagal
  Empat Aspek Penentu Pertumbuhan Ekonomi Negara
  Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi
  Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
  Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru

Kombes M Iqbal Kini Resmi Menjabat Karo Penmas Divisi Humas Polri

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam

Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA

Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2