Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Meningkat
2017-12-10 16:42:55
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu dan pilkada semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan berbagai sistem informasi dalam tahapan pemilu yang dapat diakses oleh publik.

KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak Pemilu 2014, kemudian ada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Diskusi Media Mengukur Ketahanan Demokrasi Indonesia dalam skala global melalui indeks global state of democracy, Jumat (8/12) di Media Centre KPU RI di Jakarta.

"Publik paling banyak mengakses Sidalih dan Situng yang menghasilkan transparansi dan akurasi. Semua sistem informasi tersebut yang merangsang publik untuk berpartisipasi dalam pemilu," tutur Arief.

Indeks demokrasi itu tumbuh menjelang 1999 yang mendorong makin banyak gerakan masif civil society. KPU juga akan terus memperbaiki sistem-sistem informasi tersebut, agar keterlibatan publik juga semakin meningkat. Indeks demokrasi akan meningkat dan keterlibatan publik juga akan lebih terbuka.

"Sekarang trennya kebalik, kalau dulu Indonesia yang belajar demokrasi ke negara lain, sekarang banyak negara belajar dari Indonesia. Bahkan beberapa negara sudah meminta Indonesia agar menerima staf mereka untuk bertugas dan belajar di KPU," jelas Arief.

Publikasi dua tahunan tentang keadaan demokrasi global oleh Institute fot Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ini menganalisis dan menilai keadaan demokrasi di seluruh dunia berdasarkan data dari indeks Global State of Democracy.

Diskusi yang diinisiasi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tersebut juga menghadirkan Direktur CSIS Philips J Vermonte dan Direktur Asia Pasifik Internasional IDEA Leena Rikilla Tamang.(Arf/red/KPU/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Waktu Terbatas, Tidak Semua Parpol Diverifikasi Faktual
  Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual
  Fraksi Demokrat DPR Menyoroti Kemungkinan Kerawanan Pemilu
  Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Meningkat
  Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar

Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual

 

  Berita Terkini
 
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Waktu Terbatas, Tidak Semua Parpol Diverifikasi Faktual

Telkomsigma Sasar UKM Melalui Solusi 'Mobile Cloud'

Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2