Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
2018-05-21 11:10:18
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Menurutnya, ada empat kementerian memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.

Dia menilai telah terjadi "perang data pangan" di internal pemerintah. Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

"Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu, yang terjadi adalah persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game," papar Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (18/5).

Menurutnya perang data pangan di internal Pemerintah membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi. "Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan, untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?" keluh Viva.

Dia juga melihat kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, CBP minus 27 ribu ton. Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dua bulan lalu.

"Sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri," imbuh politisi PAN itu.

Viva meminta Pemerintah mengevaluasi data dan komoditas pangan. Sebab, pelaksanaan distribusi pangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai tak berjalan maksimal. "Kenyataannya tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal," ujar Viva.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
  Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
  Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan
  Haedar Nashir: Pertanian Indonesia Jangan Jalan di Tempat
  Komisi IV akan Panggil Kementan Terkait Melambungnya Harga Bahan Pangan
 
ads

  Berita Utama
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

 

  Berita Terkini
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi

Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri

Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2