Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
2018-05-21 11:10:18
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Menurutnya, ada empat kementerian memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.

Dia menilai telah terjadi "perang data pangan" di internal pemerintah. Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

"Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu, yang terjadi adalah persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game," papar Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (18/5).

Menurutnya perang data pangan di internal Pemerintah membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi. "Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan, untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?" keluh Viva.

Dia juga melihat kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, CBP minus 27 ribu ton. Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dua bulan lalu.

"Sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri," imbuh politisi PAN itu.

Viva meminta Pemerintah mengevaluasi data dan komoditas pangan. Sebab, pelaksanaan distribusi pangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai tak berjalan maksimal. "Kenyataannya tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal," ujar Viva.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2