Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri
2018-05-21 11:10:18
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Menurutnya, ada empat kementerian memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.

Dia menilai telah terjadi "perang data pangan" di internal pemerintah. Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

"Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu, yang terjadi adalah persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game," papar Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (18/5).

Menurutnya perang data pangan di internal Pemerintah membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi. "Kementan menyatakan terjadi surplus beras. Bahkan, untuk komoditas beras premium dan jagung telah ekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras, mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi?" keluh Viva.

Dia juga melihat kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, CBP minus 27 ribu ton. Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dua bulan lalu.

"Sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras. Keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri," imbuh politisi PAN itu.

Viva meminta Pemerintah mengevaluasi data dan komoditas pangan. Sebab, pelaksanaan distribusi pangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian dinilai tak berjalan maksimal. "Kenyataannya tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal," ujar Viva.(eko/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir
  Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
  Kondusifitas Jelang Pemilu 2019 Berpengaruh Pada Swasembada Pangan
  Polri Gelar Rakor Satgas Pangan /BBM dan Gas terkait Ketersediaan dan Stabilitas Harga
  Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan
 
ads

  Berita Utama
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

 

  Berita Terkini
 
Pertama Kalinya Simulasi Keselamatan Penerbangan Garuda Indonesia, Diikuti oleh Jajaran Direksi

Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax

Peternak Ayam Petelur Ngadu Sulit Dapat Pakan Jagung

Kocak yang Berfaedah di Film Orang Kaya Baru (OKB)

Banjir Bandang Terjang Gowa, 6 Orang Dilaporkan Meninggal dan 4 Jembatan Putus

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2