Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemilu
Ketua DPR Dorong Aparat Antisipasi Manuver Politik Jelang Pemilu
2018-09-04 08:21:34
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Jaka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong TNI, Polri, dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi. Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.

Bamsoet, panggilan Politisi Partai Golkar ini bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan di tengah maraknya manuver para politisi. Namun, ia berharap gesekan antar kelompok massa di Surabaya dan Riau beberapa saat lalu saat menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden tidak berulang di kota-kota lainnya.

"Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga. Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan," tutur mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut, Senin (3/9).

Menurutnya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga meminta apabila para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, lanjut Bamsoet, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara dalam hal ini aparat keamanan di setiap daerah, wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

"Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun," pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII tersebut.(eps/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2