Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
MPR RI
Ketua MPR RI Bamsoet Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital
2022-08-01 02:06:51
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat, sehingga terjadinya resesi ekonomi sangat kecil akan terjadi. Namun demikian tetap harus waspada, mengingat saat ini kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia sedang mengalami berbagai ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan dari berbagai negara dunia.

"Sebagai catatan, berbagai negara besar dunia seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa saat ini sedang khawatir mengalami resesi akibat inflasi yang tinggi. Inflasi di Amerika Serikat, misalnya sudah mencapai 9,1 persen. Uni Eropa 8,6 persen, dan Inggris 9,1 persen. Sementara Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi inflasi pada Juni 2022 tercatat sebesar 4,35 persen (year-on-year/yoy)," ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, di Jakarta, Rabu (27/7).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dirinya juga mendukung langkah Bank Indonesia yang sedang menyiapkan Rupiah Digital. Bank Indonesia (BI) telah mempersiapkan tiga aspek dalam penerbitan digital rupiah. Yakni, konseptual desain, mengintegrasikan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar keuangan; serta pilihan teknologinya.

"Bank Indonesia akan menerbitkan rupiah digital secara wholesale, yakni mendistribusikannya kepada pelaku-pelaku besar seperti perbankan maupun perusahaan jasa pembayaran yang besar. Sehingga bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mata Uang, dan Undang-Undang Bank Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Bank Indonesia akan memberikan izin kepada para wholesale yang besar-besar tersebut, untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran untuk berbagai transaksi ritel. Baik melalui bank kecil, perusahaan jasa yang lebih kecil, e-commerce atau startup dan berbagai transaksi digital lainnya, bisa menggunakan rupiah digital.

"Bank Indonesia juga akan melengkapi rupiah digital dengan berbagai fitur security desain dan coding-coding yang spesifik. Sebagaimana uang rupiah kertas yang memiliki desain, warna, dan berbagai securities-nya. Sehingga dipastikan rupiah digital terjamin keamanannya," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya))





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur

Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2