Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
LPSK
Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran
2019-08-22 13:42:50
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan Keterangan Pers.(Foto Jaka/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. Eksistensi LPSK mutlak dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara menjamin perlindungan saksi dan korban.

"Sehingga proses peradilan yang terbebas dari intervensi dan rasa takut, dalam kerangka besar penegakan hukum, bisa terwujud. Karenanya negara tak boleh lari dari tanggungjawab dengan membiarkan LPSK seperti mati segan hidup pun tak mau hanya karena masalah anggaran saja," ujarnya usai menerima Ketua LPSK Hasto Atmojo dan Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, demi terlindunginya hak-hak saksi dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat, LPSK harus diselamatkan agar tak mati di tengah jalan. Political will pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK.

"Jangan sampai efisiensi anggaran negara dilakukan dengan cara memotong secara berlebihan anggaran yang sangat penting bagi kemaslahatan rakyat. Jika LPSK tak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Pada gilirannya akan turut mempengaruhi penegakan dan kepastian hukum di Indonesia," tandas Bamsoet.

Sementara itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo menyampaikan, postur anggaran LPSK selalu menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, dari kebutuhan Rp 109 miliar untuk melayani 3.307 terlindung, LPSK hanya mendapat Rp 81 miliar. Pada tahun 2019 berkurang menjadi Rp 65 miliar dari kebutuhan Rp 115 miliar untuk melayani 2.642 terlindung. Di 2020, lebih menyusut lagi menjadi hanya Rp 54 miliar dari kebutuhan Rp 156 miliar untuk melindungi 5.775 terlindung.

"Belum lagi kebutuhan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. Jika anggaran LPSK hanya Rp 54 miliar, itu hanya bisa memenuhi kebutuhan operasional empat bulan saja, selebihnya kita sulit bergerak," papar Hasto.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > LPSK
 
  Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran
  LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
  LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
  DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral
  LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme
 
ads

  Berita Utama
Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

Harapan Tokoh Papua ke Mahasiswa yang Kuliah Diluar Papua

MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara

Terungkap! Tanah Rencana Ibu Kota Baru RI Dikuasai Taipan Sukanto Tanoto

 

  Berita Terkini
 
Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic

KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, Tapi Justru...

Negeri di Atas (Awan) Asap!

Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: Presiden Iran Minta Pasukan Asing Menjauh

Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Kaltim Berakhir Ricuh

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2