Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Demokrasi
Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi
2018-05-07 20:02:28
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri dan membuka Pameran Foto dan Diskusi 20 Tahun Reformasi Kembali Ke Rumah Rakyat di Lobby Gedung Nusantara V DPR RI.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur melalui perjuangan yang panjang, transisi demokrasi Indonesia dapat dilalui dengan baik. Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan yang lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial.

"Dua puluh tahun lalu, di area gedung DPR ini para mahasiswa dan berbagai elemen bangsa menorehkan sejarah membawa negara kita ke arah demokrasi. Berbagai agenda reformasi akan terus dijalankan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada demokrasi prosedural, tetapi harus berikhtiar memberi makna pada substansi demokrasi," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membuka rangkaian acara Peringatan 20 Tahun Reformasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Acara Peringatan 20 Tahun Reformasi dilakukan atas kerjasama DPR RI dengan Tempo Group. Mengambil tema "Kembali ke Rumah Rakyat", akan ada serangkaian kegiatan pada 7-21 Mei 2018. Antara lain Diskusi Publik Kiprah Aktivis 1998 sebagai Anggota DPR, Pameran Foto Reformasi, Diskusi Publik Anak Muda di Era Reformasi, Panggung Puisi dan Musik, dan Peringatan Malam Refleksi 20 Tahun Reformasi.

Bamsoet mengajak para elit politik maupun tokoh publik bisa menumbuhkembangkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Karena apa yang dilakukan masyarakat, tak terlepas dari pengaruh para elit yang menjadi panutan.

"Demokrasi membuka peluang kepada siapapun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bersaing secara sehat. Kita harus siap meraih kemenangan dan siap pula menerima kekalahan. Jika tidak, demokrasi kita akan rusak dan perpecahan antar anak bangsa sangat mungkin terjadi," tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menyadari, dua puluh tahun perjalanan reformasi bukan waktu yang singkat. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam menegakan demokrasi. Proses check and balances terus berlangsung dengan baik guna memastikan tidak terjadi abuse of power.

"Jika 20 lalu para mahasiswa menyerukan reformasi di Gedung DPR RI, maka sekarang mari kita kembali ke rumah rakyat ini untuk menggaungkan kembali berbagai agenda reformasi yang belum terwujud. Satu diantaranya dalam pemberantasan korupsi. Saya serukan, mari berjihad melawan korupsi," pungkas Bamsoet.

Seruan jihad terhadap korupsi bukan tanpa alasan. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini melihat, selama dua puluh tahun perjalanan reformasi, belum terlihat tanda-tanda kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih rendah. Menurut Transparancy International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan nilai 37.

"Selaku pimpinan maupun kolega, saya mengajak para anggota dewan bersungguh-sunguh menjauhkan diri dari praktik korupsi. Tugas DPR bukan membuat undang-undang yang memperlemah, melainkan melahirkan undang-undang yang memperkuat pemberantasan korupsi," pungkas Bamsoet.(eko,rnm/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Ketua DPR: Lanjutkan Konsolidasi untuk Jalani Demokrasi
  Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara
  Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
  Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
  Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
 
ads

  Berita Utama
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

 

  Berita Terkini
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2