Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Politik
Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
2018-04-06 11:47:58
 

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (F-PG) saat ditemui wartawan di Gedung DPR.(Foto: Arief/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai, politik biaya tinggi dalam demokrasi Indonesia telah menjadi salah satu pemicu korupsi di berbagai sektor. Oleh karena itu, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menyebabkan politik biaya tinggi perlu dikaji ulang.

"Saya memiliki pandangan bahwa untuk menekan politik biaya tinggi, mungkin perlu dikaji lebih dalam, seperti pemilihan Kepala Daerah dikembalikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4).

Dengan begitu, tambah Bamsoet, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah dalam mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia.

Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi. Sebagai sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad dalam memerangi korupsi tidak perlu diragukan lagi.

"Saya juga punya pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukkan dalam mata pelajaran khusus, entah itu muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga generasi muda kita terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi dan sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh dan lebih berintegritas," tutur Bamsoet.

Sejak dideklarasikan pada 25 November 2013 di Jakarta, GMPK juga telah meneliti dan mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Serta merumuskan solusi kerawanan dan akar masalah penyebab korupsi. Bamsoet melihat ini sebagai sebuah langkah maju dalam perlawanan terhadap korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar dengan upaya represif saja, harus ada kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa. Saya kira GMPK bisa melakukan berbagai kerjasama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan bisa disinkronkan dalam proses pembuatan RUU, sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung upaya korupsi," pungkas Bamsoet.

Menyambut pandangan Bamsoet, Bibit Samad Rianto menjelaskan GMPK sudah melakukan berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi maupun oraganisasi kemasyarakatan dan instasi swasta untuk memberikan training anti korupsi.

"Kedepannya tentu akan kita tingkatkan kembali berbagai kerjasama tersebut. Di Kementerian PAN-RB, kami juga bekerja sama membuat zona integritas wilayah bebas korupsi, begitupun di DPR RI. Kehadiran GMPK sejak awal memang ditunjukan untuk menggugah masyarakat madani, aparatur pemerintahan dan dunia usaha memberantas korupsi sebagai gerakan moral masyarakat," jelas Bibit Samad.(ila/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
  Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
  Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
  Ketua DPR Minta Kaum Muda Tidak Alergi Politik
  Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi
 
ads

  Berita Utama
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur

PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

 

  Berita Terkini
 
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

Ketua DPR Minta Generasi Milenial Aktif Perkuat Demokrasi

Fadli Zon Imbau Pemerintah Indonesia Secepatnya Cegah Karhutla

Hakim Menanyakan Apakah Peraturan Dewan Pers Berakibat Ada Wartawan Dilaporkan Ke Polisi?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2