Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemilu
Ketua DPR Dorong Aparat Antisipasi Manuver Politik Jelang Pemilu
2018-09-04 08:21:34
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Jaka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong TNI, Polri, dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi. Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.

Bamsoet, panggilan Politisi Partai Golkar ini bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan di tengah maraknya manuver para politisi. Namun, ia berharap gesekan antar kelompok massa di Surabaya dan Riau beberapa saat lalu saat menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden tidak berulang di kota-kota lainnya.

"Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga. Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan," tutur mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut, Senin (3/9).

Menurutnya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga meminta apabila para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, lanjut Bamsoet, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara dalam hal ini aparat keamanan di setiap daerah, wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

"Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun," pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII tersebut.(eps/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
  GAMPO Gelar Deklarasi Anti Money Politic Jelang Pemilu
  Paska Debat Pilpres, Ulama Minta Masyarakat Tak Terpecah Belah
  Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
  Jakarta Barat Pasang 1000 Spanduk: Ciptakan Kerukunan Umat Beragama Pada Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran

Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2