Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Mobil Listrik
Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
2018-07-05 06:54:01
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga BBM selalu saja menjadi permasalahan yang tak kunjung ada habisnya. Menanggapi persoalan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua kalangan untuk menggeser gaya hidup penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan elektrik.

Menurutnya kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV) dari segi perawatan sangat murah. Bahkan, nyaris tanpa biaya perawatan sama sekali. Polusi pun tidak ada. Karena memang mobil listrik tidak mempunyai knalpot dan tidak mengeluarkan emisi gas buang.

"Mobil elektrik nyaris tanpa perawatan. Sangat ramah lingkungan pula. Karena tidak ada mesin, maka tidak perlu ganti oli dan lain sebagainya. Hanya pergantian kanvas rem dan ban. Itupun bisa 2-3 tahun sekali," papar Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7).

Harga mobil tersebut, kata Bamsoet, kurang lebih sama dengan harga mobil kelas menengah lainnya. Bahkan, masih jauh di bawah harga mobil mewah Eropa seperti Mercedes-Benz atau BMW. Di Amerika Serikat harga mobil listrik Tesla tipe 3 sekitar 35 ribu dolar AS dan tipe S60 sekitar 50 ribu-60 ribu dolar AS atau setara dengan mobil Toyota Fortuner terbaru.

"Jadi sebenarnya yang saya pakai bukanlah masuk katagori mobil mewah. Dibandingkan mobil Mercedes atau BMW masih jauh lebih murah. Apalagi jika pemerintah memberikan insentif berupa keringatan atau bahkan penghapusan Pajak Barang Merah (PBM) khusus bagi mobil full listrik (bukan hybried). Sebab kalau di Amerika, pembeli Tesla atau mobil full listrik dapat insentif potongan pajak dan harga karena masuk kategori membantu pemerintah untuk mengurangi BBM dan polusi," jelas Bamsoet.

Senada dengan usulnya, Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan roadmap arah kebijakan pengembangan industri alat transportasi nasional untuk menyesuaikan perkembangan teknologi industri otomotif. Bahkan, akan ada insentif bea masuk hingga hingga tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

"Untuk roadmap, tahapan yang telah kami lakukan adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KB2H). Kemudian, dilanjutkan dengan kendaraan hibrid hingga kendaraan listrik," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Menurut Airlangga, pengembangan teknologi kendaraan listrik sangat diperlukan. Agar pemerintah dan pelaku industri menyiapkan regulasi atau payung hukum terkait infrastruktur pendukung dan teknologi. Selain itu, diperlukan pula kesiapan industri komponen dalam negeri seperti baterai, motor listrik, dan power control unit(PCU).

"Kita perlu mendorong pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station. Juga mendorong kemampuan industri komponen kendaraan listrik melalui riset dan standardisasi, serta terus menyempurnakan bisnis model kendaraan listrik," kata Airlangga.(eko/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Mobil Listrik
 
  Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
  Ketua DPR Galakkan Mobil Listrik Jadi Gaya Baru Ekonomis
  Mobil Juara Dunia Karya Mahasiswa Indonesia Uji Lintas di Sirkuit Ferrari
  Karena Belum Dirilis, Terlalu Gegabah Sebut Dahlan Iskan Terlibat Mobil Listrik
  Dahlan Iskan: Mobil Listrik Lain Sedang Dirancang
 
ads

  Berita Utama
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!

Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

 

  Berita Terkini
 
Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018

Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak

DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan

Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2