Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PKPU
Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan
2018-07-04 06:17:34
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluruskan polemik yang saat ini terjadi terutama di Komisi II DPR yang hingga saat ini keberatan terhadap aturan pengesahan Peraturan KPU No.20/2018 yang salah satu isinya melarang eks napi korupsi maju pemilihan legislatif.

Ia mempersilakan apabila hak angket atas Keputusan KPU digulirkan, karena menurutnya sah-sah saja hal tersebut dilakukan asalkan memperhatikan mekanisme yang ada dimana sekurang-kurangnya didukung oleh dua fraksi dan minimal ditandatangani oleh 25 anggota dewan.

Politisi Partai Golkar ini mengaku menjadi salah satu pribadi yang tidak setuju dengan Keputusan KPU yang mengeluarkan aturan terkait pelarangan tersebut. Menurutnya, ada dugaan pelanggaran-pelanggaran ketentuan undang-undang yang terjadi di sana.

"Pertama, keputusan itu telah merampas hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Setiap orang berhak memilih dan dipilih kecuali ada keputusan lain yang diputuskan pengadilan, misalnya hak politiknya dicabut," tuturnya saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Kemudian tambahnya, walaupun presiden menyampaikan bahwa kewenangan membuat peraturan adalah kewenangan KPU namun yang menjadi persoalan adalah KPU tidak boleh menabrak undang-undang di atasnya karena akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

"Saya akan menyampaikan nanti kepada teman-teman, apa keputusan mayoritas fraksi di DPR. Pendapat saya pribadi adalah tentu saya mengimbau dan mendorong KPU untuk kembali ke jalan yang benar dan mematuhi undang-undang yang ada karena bagi saya, setiap lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang harus taat pada undang-undang sebagaimana sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan," pesan Bamsoet kepada KPU.(eps/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PKPU
 
  Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan
  PKPU Bekerjasama dengan FJO Gelar Walk ForLife Zumba Party
  HUT ke 14 Tahun, PKPU Luncurkan IPOD 2013
 
ads

  Berita Utama
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

 

  Berita Terkini
 
Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Diskusi LPI: Praktik Poligami Banyak Rugikan Kaum Perempuan

Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur di Cina

Persija Pawai Juara, Ditlantas PMJ Lakukan Rekayasa Lantas di SU GBK dan Balaikota

Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2