Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Ketua DPR Sarankan Pembubaran KPK
Friday 29 Jul 2011 17:22:
 

BeritaHUKUM.com/riz
 
*Usul juga untuk Memaafkan Koruptor

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tak ada orang yang kredibel lagi. Atas dasar ini, lebih baik KPK dibubarkan. selanjutnya, pemberantasan korupsi sebaiknya dikembalikan kepada lembaga hukum yang sudah lama ada, yakni kejaksaan dan kepolisian.

"Kalau sudah tidak bisa dipercaya buat apa didirikan? Kalau sudah tidak ada lagi orang yang kredibel, sesuai dengan keinginan kita, buat apa dibentuk?" tegasnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7).

Sedangkan mengenai 17 calon pimpinan KPK yang masih menjalani proses seleksi, Marzuki sangat respek dengan sosok praktisi hukum Bambang Widjojanto yang sempat menjadi saingan Busryo Muqoddas dalam pemilihan sebagai Ketua KPK. “Bambang selama ini konsisten. Saya menaruh harapak kepadanya,” tutur dia.

Sedangkan calon lainnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut tak mau banyak komentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pansel untuk membuktikan ada atau tidaknya dari mereka yang kredibel. Jika memang tidak ada lagi orang yang kredibel untuk maju sebagai pimpinan, Marzuki kembali menyarankan KPK dibubarkan. “Silakan pansel buka saja semua track record para calon itu,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Marzuki Alie meminta semua pihak di Indonesia untuk memaafkan semua koruptor. Ajang maaf-memaafkan, agar nantinya KPK tidak tersandera dan pansel bersikap lurus-lurus saja. "Maafkan semua koruptor, maaf memaafkan seluruh Indonesia. Tuhan saja maha pemaaf, menyelamatkan manusia. Maaf-maafan, supaya KPK tidak tersandera juga, supaya pansel bekerja lurus,” jelasnya.

Ditambahkan, DPR juga harus berani menyiapkan UU Pemberantasan Korupsi dengan pembuktian terbalik yang dapat membuat Indonesia bersih. "Saya yakin dalam lima tahun Indonesia akan bersih. Sebelum itu dilakukan dibuat pemutihan," jelasnya.

Marzuki menambahkan, seluruh koruptor harus segera dipanggil pulang dan diperintahkan membawa uangnya masuk, tetapi dikenakan pajak untuk kemudian diserahkan kepada rakyat. "Terlalu repot menyelidiki masa lalu, karena masa depan adalah kehidupan. Sebaiknya saling memaafkan dan seluruh koruptor dipanggil pulang suruh bawa uangnya untuk diserahkan ke rakyat," selorohnya.(rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae

TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang

RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2