Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ormas
Ketua Fraksi PAN: Tak Masuk Akal Ormas Lebih Darurat dari Narkoba
2017-08-06 06:49:41
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2) lalu.(Foto: KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap menilai, darurat narkoba yang selalu disebut-sebut oleh Presiden Joko Widodo, tidaklah sesuai dengan sikap yang dilakukan pemerintah. Menurutnya pemerintah lebih menganggap Ormas yang dalam kondisi darurat, bahkan hingga mengeluarkan Perppu, ketimbang Narkoba.

"Presiden selalu sebut kita darurat narkoba, dan juga lebih darurat narkoba, tapi kok tidak ada Perppu. Berkali-kali presiden ngomong darurat narkoba. Dan yang tidak darurat seperti Ormas, malah dibilang darurat, sampai keluarkan perppu, padahal tidak perlu itu," jelas dia saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (5/8).

Menurutnya terkait ormas, jika UU ormas itu dilaksanakan, pembinaan terhadap Ormas-ormas bisa dilakukan sejak awal dan tidak perlu sampai mengeluarkan Perppu. Mengapa ini bisa terjadi, karena dikatakan Mulfachri, pemerintah memang tidak serius memerangi narkoba.

"Tanya saja Kepala BNN, menurut saya kita tidak serius memerangi narkoba. Untuk narkoba saya tidak mau ngomong Polri lah, kita punya BNN kok. Data BNN ini sangat mengerikan. Misalnya kita ngomong darurat narkoba, tapi kemudian follow up-nya tidak ada," ujarnya.

Semua upaya yang komprehensif untuk memerangi narkoba dari pemerintah tidak ada. Dan satu catatan yang diberikan Mulfachri, ia mendapat informasi bahwa jumlah narkoba yang masuk dalam bentuk barang jadi itu termasuk kategori jumlah kecil.

Artinya, walaupun ada penangkapan yang sudah disebutkan selama ini berjumlah hingga berton-ton, itu masih termasuk jumlah kecil. Dibanding selundupan yang masuk dalam bentuk barang mentah, yang kemudian diolah di Indonesia.

"Pak Buwas (Budi Waseso, Kepala BNN) tahu lah itu. Karena bisa kontainer-kontainer-an itu barang mentahnya. Ini harus segera diselidiki, diinvestigasi," tegasnya.

Kondisi mengerikan itu, lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah misalnya, tidak memberikan dukungan yang sungguh-sungguh. Upaya pemerintah yang berkompeten, dalam hal ini BNN untuk memerangi narkoba. Misalnya, dukungan anggaran.

Harusnya, menurut Mulfachri, BNN diberi keleluasaan untuk menentukan budgetnya sendiri. BNN itu harusnya tidak dipatok jumlah sekian. Terhadap BNN, seharusnya ada perlakuan khusus. Artinya berapa yang BNN minta, pemerintah harus penuhi.

Kemudian, kepala BNN itu harus diberi kewenangan yang penuh, full otority. Untuk memutuskan apapun yang dia anggap perlu dalam memerangi narkoba. Itu merupakan hal yang ingin Mulfachri sampaikan ke publik sejak lama terkait kejahatan internasional, terutama narkoba.

"Saya kira sekarang ini kita punya kepala BNN yang sangat qualified. Kita punya kepala BNN yang memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi untuk melaksanakan upaya negeri ini memerangi narkoba. Pak Buwas itu orang yang punya kualifikasi. Nggak banyak jenderal seperti dia," papar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Mulfachri yakin, Kepala BNN saat ini, adalah orang yang relatif bersih. Kepala BNN punya keberanian untuk jalankan fungsinya secara maksimal. Hanya saja, problem yang terjadi, Kepala BNN tidak didukung oleh pemerintah secara sungguh-sungguh.

"Itu saja intinya," ucapnya.(rahma/bayu/republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
  Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR
  Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
  Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
  Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2