Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Ketua Umum ICMI: KPK Tak Boleh Main Politik
2017-09-09 12:46:07
 

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.(Foto: iwanarmanias/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibenarkan terlibat dalam drama politik. Pernyataan tersebut ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie. Pesan tersebut disampaikannya saat Tim Pansus Angket KPK berkunjung ke Sekretariat ICMI. Kedatangan pansus dalam rangka meminta masukan dan pertimbangan dari seorang Profesor Hukum Tata Negara itu.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik mempersoalkan undang-undang. Jadi pelaksana undang-undang itu ikut aja apa kata legislator," papar Jimly di ruang pertemuan Sekretariat ICMI, Jl. Proklamasi, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).

Dia menjelaskan, saat DPR bersama dengan Presiden akan merevisi atau membuat undang-undang, KPK tidak boleh berinisitif untuk minta didengar, dan hal ini berlaku untuk semua lembaga yang diatur undang-undang. Dia mengatakan semua lembaga pelaksana undang-undang pantasnya didengar, tapi tidak boleh merasa berhak untuk menentukan.

"Public policy making itu urusan politik, tapi pantasnya diundang dan didengar pengalamannya. Soal utamanya, kewenangan mutlak Presiden dengan DPR," ungkap Jimly.

Dia menambahkan ke depan seharusnya banyak urusan ketatanegaraan yang diperbaiki. Membangun etika konstitusional, negara harus membangun tradisi etika konstitusi. Jimly mengungkapkan, pada periode kepemimpinan KPK yang telah lalu, ada kekeliruan yang dilakukan pimpinan KPK, yakni berusaha mengintervensi perubahan udang-undang. Sikap tersebut tidak dibenarkan.

"Misalnya dulu pimpinan KPK periode yang dulu pernah mengirimkan surat menentang perubahan undang-undang. Tidak bisa. Itu bukan urusannya. Itu main politik artinya," ujar Jimly.

Kunjungan ke Sekretarian ICMI ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, disertai pula Anggota Pansus Angket lainnya, diantaranya Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu, dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, dari Fraksi PPP Anas Thahir, dan dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi.(eko,sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Terkait SPDP 2 Pimpinan KPK, Polri: Statusnya Belum Tersangka, Masih Terlapor
  Rutan KPK di Gedung Merah Putih Mulai Beroperasi
  Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
  Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
  Mekanisme Dumas Menjadi Sorotan Komisi III DPR
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2