Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Hilangnya Kedaulatan karena Adanya Tangan Perkasa Penguasa
2017-02-24 10:13:15
 

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah, Jumat (24/2).(Foto: Istimewa)
 
MALUKU, Berita HUKUM - PP Muhammadiyah menyelenggarakan Tanwir Ambo yang berlangsung 24-26 Februari 2017. Agenda ini merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar, yang diikuti oleh seluruh anggota Pimpinan Pusat dan Organissi Otonom, perwakilan Wilayah dan Daerah, serta para peninjau dari berbagai perutusan. Tanwir mengambil tema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan".

Pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik, dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.hal itu diungkapkan Haedar Nashir, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah, Jumat (24/2).

Ia melanjutkan dinegeri ini semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Selain itu negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional. Negara juga harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorangpun di Republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi hukum yang benar dan adil.

"Karenanya, kami percaya dan memberi apresiasi tinggi atas kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita poin satu yang bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim," jelas Haedar.

Dengan tegas, Haedar juga mengatakan jangan biarkan di negeri ini ada tangan-tangan perkasa mendikte, menyandera, dan menguasai Indonesia yang menyebabkan hilangnya kedaulatan bangsa dan negara.

Muhammadiyah sungguh menyambut baik dan mendukung political-will Presiden Joko Widodo dengan menetapkan kebijakan New Economic Policy untuk tegaknya Ekonomi Berkeadilan Sosial. Kebijakan strategis tersebut jika diwujudkan secara nyata akan menjadi paradigma dan terobosan baru di era pemerintahan saat ini, yang tentu akan dikenang rakyat sebagai kado istimewa Indonesia.

"Kita percaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan prokedaulatan dan prokeadilan-sosial secara konsisten. Banyak komponen bangsa akan mendukung. Muhammadiyah dengan etos 'sedikit bicara banyak bekerja' akan menjadi mitra terdepan yang akan berkiprah secara proaktif. Kami menunggu kebijakan-kebijakan imperatif pemerintah yang benar-benar prorakyat, prokedaulatan, dan prokeadilan sosial sebagaimana cita-cita luhu kemerdekaan," jelasnya lagi.

Haedar berharap para peserta Tanwir dan seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh persada tanah air dapat mencontoh perjuangan Djuanda dan para tokoh bangsa lainnya yang dengan jiwa Muhammadiyah berkemajuan mau berkhidmat sepenuh hati untuk kejayaan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut, selain Presiden Joko Widodo, juga Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR, Ketua DPR, Panglima TNI, Kapolri, Ketua-Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah, jajaran Pemerintah Provinsi dan Daerah Maluku, serta Muhammadiyah wilayah se Indonesia dan Ortom.(Adam/Syifa/muhammadiyah)



 

 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Menyusul UMY, UMM, dan UHAMKA, UMS Turut Raih Akreditasi A
  Muhammad Muqoddas Ulama Besar Muhammadiyah Meninggal Dunia
  Haedar: Banyak yang Menamakan Organisasi Islam, Tetapi Spirit Nilai Keislamannya Tidak Diaktualisasikan
  Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat
  Panglima TNI: Muhammadiyah Ikut dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah

 

  Berita Terkini
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser

Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi

Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2