Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Papua
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
2018-12-07 16:53:49
 

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri saat memberikan pernyataan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/12).(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri menilai aksi penembakan yang menewaskan puluhan pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga Papua adalah aksi kejam yang sudah melebihi tindakan terorisme.

"Ini sudah lebih tinggi dari terorisme, ini sudah pemberontakan bersenjata. Jadi kalau teroris itu kan, dia biasanya secara formal, secara resmi itu tidak terorganisasi militer seperti ini (separatis)," ujar Kiki Syahnakri, di kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Jum'at (7/12).

Kiki Syahnakri mengatakan bahwa kegiatan terorisme biasanya tidak memiliki pasokan senjata api yang banyak, tidak dipersenjatai secara militer. Maka sebab itu, pemerintah sudah pantas mengatasi permasalah penembakan di Papua dengan mengerahkan TNI.

"Contoh misalnya, Inggris menangani pemberontakan bersenjata di Irandia Utara, militer yang di kedepankan bukan polisi. Jadi lebih tinggi dari terorisme," ujar Kiki Syahnakri.

Diketahui, aksi pembunuhan sadis diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap 31 pekerja pembangunan jalan. Mereka bekerja untuk membuka isolasi jalan di wilayah pegunungan tengah yang lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jaya Wijaya.

Kiki Syahnakri pun mendorong pemerintah untuk mengerahkan Satuan Zeni TNI AD, guna membantu pengamanan dan pembangunan di Papua.

Agar pembangunan untuk masyarakat di Papua dapat terus berlangsung, dan tak terjadi lagi peristiwa penembakan seperti yang terjadi beberapa hari lalu.

"Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI daIam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," ujar mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) ini.

"Sudah sangat sering, itu sudah bukan lagi ancaman terhadap perorangan atau masyarakat, karena jelas tujuannya (adalah) 'merdeka'. (Itu) Ancaman terhadap kedaulatan negara," tandasnya.(bh/amp)




 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  OPM Mendeklarasikan Perang terhadap Pemerintah RI
  Koordinator JAKI Menduga James Riyadi Berperan pada Kolonisasi Papua
  Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
  Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
  Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 16 Jenazah Korban Penembakan KKB di Nduga Papua
 
ads

  Berita Utama
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

 

  Berita Terkini
 
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2