Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Hoax
Ketum PPP: Serangan Jokowi Ke Prabowo Bisa Dipidanakan
2019-02-18 19:11:22
 

Ilustrasi. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tuduhan Joko Widodo pada debat kedua Pilpres tadi malam mengenai kepemilikan tanah Prabowo Subianto, adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Yaitu melanggar privasi warga negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut Humphrey, pemerintah memperoleh akses yang seluas-luasnya mengenai warga negaranya. Namun apabila informasi tersebut (yang hanya bisa diakses oleh kekuasaan) dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam hal ini untuk dipergunakan sebagai materi debat capres, terlebih informasi tersebut dapat mendiskreditkan capres lain, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Jelas Humphrey yang merupakan pengacara senior, informasi mengenai kepemilikan tanah oleh Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

"Keonaran sudah terjadi, dimana masyarakat ramai sudah membicarakan mengenai hal tersebut dan malahan lebih mengkotak-kotakkan masyarakat pendukung kedua kubu," imbuhnya.

Lebih jauh lagi, terang Humphrey, jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo, misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain, maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong.

Dengan demikian, selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Jokowi dengan menyerang personal Prabowo soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan melalukan hoax dan melanggar UU ITE. Penjelasannya, Jokowi menyatakan tanah tersebut milik pribadi Prabowo padahal itu milik PT. Secara hukum kepemilikan PT terpisah secara pribadi. Jadi bukan milik pribadi Prabowo.

"Akibatnya banyak orang yang tidak suka dan benci terhadap Prabowo akibat omongan Jokowi ini. Ini sudah masuk kategori hoax. Ini jelas pelanggaran ITE. Jadi Jokowi kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum," demikian Humphrey Djemat.(rus/RMOL/bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
  Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
  Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
  FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
  Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2