Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PNS
Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian
2018-02-07 11:46:38
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pungutan gaji PNS untuk zakat mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati dan teliti agar wacana peraturan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia membenarkan, membayar zakat adalah kewajiban setiap umat Muslim, namun kewajiban itu tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah jika tidak dikaji secara matang.

"Jangan hanya sekadar melempar wacana menurut saya. Itu harus dikonkretkan dan harus berhati-hati dalam ber-statement," kata Taufik, usai menerima Panitia Hari Musik Nasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).

Seyogyanya, tambah Taufik, persoalan zakat profesi PNS diserahkan ke masing-masing individu yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan syariat. Dan lebih baik, pemerintah fokus melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan mental PNS agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan membebani mereka. Ia meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak asal melempar wacana terkait pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.

Politisi F-PAN itu berharap, pemerintah juga harus memperhatikan kehidupan personal masing-masing PNS muslim. Ia menyebut, zakat justru akan membenani PNS muslim jika yang bersangkutan sudah melakukan zakat di tempat tertentu. "Kalau ditambah lagi, dipotong gaji ini kan jadi tumpang tindih banyak hal. Bukan tidak setuju, tapi diatur dahulu," imbuh Taufik.

Taufik mengungkapkan, pemerintah wajib mengatur mekanisme khusus jika bersikeras menerbitkan regulasi itu. Pemerintah diminta mengatur PNS yang wajib menyerahkan 2,5 persen gajinya dan mengatur pihak mana yang mengelola zakat para PNS.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar memilki pandangan yang sama atas kebijakan itu. Jika ada kata sepakat, pemerintah dapat menerbitkan kebijakan itu dalam bentuk Keppres, Peraturan Presiden, atau Undang-Undang.

"Karena memotong gaji perlu ada komitmen, kebersamaan, dan yang terakhir itu keikhlasan," pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Rencana pemotongan zakat dari gaji PNS sebelumnya disebutkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pihaknya tengah mempersiapkan aturan tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim. Namun ia menegaskan, pemotongan gaji demi zakat bagi PNS muslim itu tidak bersifat wajib. PNS muslim yang menolak bisa mengajukan keberatan.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PNS
 
  KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN
  Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian
  Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS
  Sudah Libur 10 Hari, Menteri PANRB Ingatkan ASN Senin Besok Sudah Harus Masuk Kerja
  Pemerintah dan DPR Tidak Hadir, Sidang Uji UU Perbendaharaan Negara Ditunda
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa

 

  Berita Terkini
 
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera

Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor

Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Kapolri Melantik 6 Kapolda Baru dan Kadiv Propam Polri di Mabes Polri

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2