Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
UKP4
Kinerja Semua Menteri Mengecewakan
Wednesday 28 Sep 2011 23:48:51
 

Jajaran KabinetIndonesia Bersatu Jilid II (Foto: Dok. Rumgapres)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKP4) memberikan rapor merah yang merata terhadap para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Pasalnya, kinerja mereka masih mengecewakan.

"Hampir seluruh sasaran program kerja tak tercapai dan memiliki kendala yang sama. Namun, kami tidak bisa menyebutkan berapa persen. Pokoknya, nilai merah itu merata di semua kementerian,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto keada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (28/9).

Kegagalan mencapai sasaran ini, jelas dia, karena regulasi yang belum memadai, lambatnya pekerjaan, dan koordinasi dengan daerah belum berjalan baik. Sayangnya, ia tidak menjabarkan program kementerian yang bernilai buruk tersebut. "Merahnya karena tidak tercapai. Apa yang direncanakan di awal tahun tidak tercapai. Saya tak bisa sebutkan," ujarnya.

Sementara anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid menyatakan, pihaknya telah memberikan saran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memperbaiki pengelolaan dana bantuan sosial kepada daerah. Pasalnya, banyak terjadi penyimpangan. "Dana-dana bansos harus lebih bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dana bansos untuk suatu daerah, lanjut dia, nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam beberapa kasus, dana itu tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk bantuan sosial. Melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik, utamanya di daerah. “Presiden juga menyatakan keprihatinan terhadap sejumlah persoalan ekonomi, seperti tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan,” imbuh dia.

Menurut Ryaas, Presiden SBY dalam waktu dekat akan menyampaikan pidato kebijakan (policy speech) terkait evaluasi kebijakan dan program pemerintah untuk tiga tahun ke depan. Namun, belum secara jelas kapan pidato kebijakan itu akan disampaikan. "Mungkin saja, sebelum tanggal 20 (Oktober)," katanya.

Wantimpres juga telah memberikan masukan kepada Presiden SBY, tapi tidak memberikan masukan tentang perombakan kabinet. Pihaknya hanya mendalami beberapa masalah kinerja pemerintah dalam beberapa bidang. "Ada beberapa masalah di bidang ekonomi untuk ditinjau kembali, termasuk keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat," ungkap Ryaas.(mic/wmr)



 
   Berita Terkait > UKP4
 
  Kinerja Semua Menteri Mengecewakan
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2