Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Reklamasi Pantai
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Konsisten Tolak Reklamasi
2017-05-20 05:43:53
 

Ilustrasi. Aksi demo #JakartaTolakReklamasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Karena Alasan Lingkungan, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan secara teknis Reklamasi serta GSW bukan Solusi Land Subsidence Jakarta, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari berbagai organisasi akar rumput, lingkungan, advokasi hukum, para pakar, jurnalis, dan warga negara peduli Teluk Jakarta, menegaskan menolak pembangunan pulau palsu yang ditujukan bukan untuk kepentingan publik di Teluk Jakarta dan pembangunan tanggul raksasa yang akan menutup Teluk Jakarta.

Para pakar seperti Muslim Muin, Alan Koropitan, Henny Warsilah, Suryono Herlambang, Hendro Sangkoyo, Marco Kusumawijaya, dan Francisia Ery Seda, telah bicara di media massa dan diskusi-diskusi publik mengenai alasan ilmiah mengapa reklamasi dan tanggul raksasa bukanlah solusi terhadap Teluk Jakarta tapi malah mengandung banyak masalah.

Nelayan, kelompok perempuan, dan aktivis lingkungan juga aktivis hak ekonomi, sosial, budaya serta aktivis pembela hak asasi perempuan telah mengidentifikasi berbagai masalah.

1. Mengubah perairan pesisir yang menjadi milik bersama menjadi milik pribadi;

2. Sedimentasi meningkat yang menyebabkan banjir dan polusi lebih parah;

3. Biaya ekonomi dan sosial yang luar biasa mahal demi kepentingan komersial;

4. Tertutupnya akses dan ruang kehidupan nelayan untuk mencari ikan;

5. Tergerusnya kondisi lingkungan di wilayah sumber pasir demi menimbun Teluk Jakarta dengan 1 milyar kubik meter pasir

6. Perempuan pesisir dan perempuan nelayan terdampak beban ganda dan berlapis akibat pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan gender.

Kami mendesak pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta dengan membenahi tata kelola air dan 13 sungai dari limbah padat dan cair secara bertahap termasuk menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta dengan juga memperhatikan kebutuhan dan dampak spesifik yang dialami perempuan.

Para pakar telah memperhitungkan cara tersebut akan lebih lestari dan menguntungkan dari segi ekonomi maritim secara jangka panjang. Sebagai bagian dari perbaikan lingkungan di Teluk Jakarta, hutan bakau yang telah banyak berkurang harus ditanam kembali.

Kami mendorong penyebaran informasi yang berbasis ilmu dan pengetahuan seluas-luasnya, di panggung mana pun, untuk kelompok siapa pun. Kami berharap analisis ilmiah yang berbasis bukti dan fakta terverifikasi untuk menolak reklamasi bisa diakses dan dipahami semua orang.

Belakangan ini isu reklamasi banyak dibicarakan di beragam arena dengan beragam penyelenggara yang memiliki beragam kepentingan. Kami menyambut baik diskusi dan debat publik yang sehat dan mendorong semua orang untuk terlibat dalam percakapan yang mencerdaskan kehidupan bangsa demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya di Teluk Jakarta, namun di seluruh wilayah Indonesia dan dunia.

Namun kami menolak jika isu reklamasi disetir demi kepentingan politik praktis atau penyubur prasangka-prasangka. Kami meminta semua pihak untuk fokus pada masalah penting yaitu lingkungan dan hak ekonomi, sosial, dan budaya . Demikian Siaran Pers Bersama, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pada Kamis (18/5) yang dilansir situs walhi.or.id.(mirajoeli/wlh/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

 

  Berita Terkini
 
Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2