Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
KPI
Komisi I DPR Tetapkan 9 Komisioner KPI Pusat
2019-07-11 15:23:35
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI menetapkan 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terpilih untuk masa jabatan 2019-2022. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kesembilan nama tersebut dipilih melalui mekanisme voting atau pemungutan suara setelah 34 calon Anggota KPI Pusat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang berlangsung selama 3 hari.

Kesembilan nama Komisioner KPI Pusat terpilih adalah Nuning Rodiyah (49 suara), Mulyo Hadi Purnomo (49 suara), Aswar Hasan (47 suara), Agung Suprio (44 suara), Yuliandre Darwis (43 suara), Hardly Stefano (42 suara), Irsal Ambia (41 suara), Mimah Susanti (33 suara) dan Mohamad Reza (29 suara).

"Dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan, Komisi I berkesimpulan bahwa nama-nama tersebut layak menjadi Komisioner KPI periode 2019 - 2022," ujar Abdul Kharis usai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7). Kharis menuturkan, mekanisme voting dilakukan berdasarkan kesepakatan rapat internal Komisi I DPR RI, sehingga terpilih 9 nama dari 34 kandidat nama calon anggota KPI.

Selain 9 nama Anggota KPI Pusat terpilih, juga dipilih 3 nama cadangan. Ketiga nama tersebut adalah Ubaidillah (24 suara), Imam Wahyudi (14 suara) dan Dayu Padmara Rengganis (9 suara). Tiga nama cadangan akan dipilih bilamana ada komisioner terpilih yang berhalangan.

Politisi F-PKS ini menambahkan, selain mempertimbangkan integritas dan kepribadian, mereka dipilih berdasarkan pemahamannya yang komprehensif terhadap tupoksi KPI. Ia berharap, komisioner terpilih dapat menciptakan iklim penyiaran yang baik dan berkualitas melalui pengawasan terhadap konten media mainstream, dalam hal ini stasiun televisi.

Selanjutnya, hasil voting akan diserahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. "Sembilan nama ini akan kita kirimkan ke Pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden, sehingga pada tanggal 27 Juli masa bakti KPI periode 2016-2019 berakhir akan dilanjutkan Komisioner yang baru terpilih," tandas Kharis.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'

Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2