Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Komisi III Temukan Masih Dijumpai TKA Asing Ilegal
2017-03-03 09:21:06
 

Tampak saat Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada, Rabu (1/3).(Foto: andri/mr)
 
SURABAYA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan masih ditemukan Tenaga Kerja Asing ilegal menyalahi prosedur perizinan yang seharusnya dan bekerja tidak sesuai skill hingga pengawasan orang asing dipertanyakan.

Seperti yang di temukan Tim Kunker Komisi III DPR RI saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada, Rabu (1/3), ada satu tenaga kerja asing ilegal yang ditahan asal Tiongkok yang menyalahi prosedur keimigrasian, dan rencanaya akan segera dideportasi.

Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, mengatakan, pihaknya datang ke kantor Imigrasi ingin melihat langsung proses pelayanan Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya dalam melayani pembuatan dan perpanjangan paspor. Terkait dengan maraknya para imigran asing ke Indonesia, Trimedya Panjaitan mengharapkan agar imigrasi selalu melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala.

"Tenaga kerja asing disini adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan pihak Imigrasi di sini harus melakukan pengecekan secara berkala satu kali dalam satu bulan untuk memastikan bahwa orang asing itu bekerja sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya," kata Trimedya Panjaitan.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menekankan, catatan yang penting untuk imigrasi adalah terkait pelayanan sehingga masyarakat yang sedang mengurus keperluan seperti pasport bisa dipercepat, Idealnya, kata Trimed, pembuatan pasport sehari jadi, dari mulai proses daftar, identifikasi, administrasi dan lain-lain. .

"Dalam sisi pelayanan publik bisa cepat, kita bisa ambil contoh di beberapa negara maju dalam proses pelayanan publik itu di usahakan cepat, tepat dan akurat," jelasnya.

Politisi dari Dapil Sumut ini menambahkan, untuk tercapainya itu semua yang harus di perbarui sistem administrasi, identifikasi dan lainnya. "Kami selalu mendorong, agar sistem pelayanan publik itu bisa berlangsung efektif dan cepat, dan harusnya menjadi target Kanwil KemenkumHAM untuk mempercepat sistem pelayanan di imigrasi," tandasnya.(andri,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

 

  Berita Terkini
 
Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2